Jeumpa Media | Banda Aceh – Dalam rangka mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, Flower Aceh dan Nonviolent Peaceforce dengan dukungan kedutaan besar Belanda menggelar konsultasi publik pada tanggal 1 dan 2 Desember 2024.
Kegiatan ini dipandu Kabid PHA DPPPA Aceh, Amrina Habibi, SH., M.Hum, pada hari pertama, dan Khairani Arifin, SH., M.Hum, Ketua Pusham Universitas Syiah Kuala, pada hari kedua. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber Fajran Zain, tenaga ahli DPRA.
Acara tersebut bertujuan untuk merefleksikan kondisi hak dan perlindungan perempuan dan anak di Aceh melalui analisis data kekerasan, korban konflik, dan kondisi sosial-ekonomi.
Menyediakan ruang kolaborasi bagi tokoh perempuan akar rumput, perwakilan kelompok anak, dan tokoh agama.
” Kemudian kita juga merumuskan kebijakan untuk mendorong percepatan pemberdayaan, pemajuan, dan perlindungan perempuan dan anak di Aceh. Yang kebijakan tersebut diserahkan langsung kepada perwakilan pemerintah” terang direktur Flower Aceh, Riswati (2/12/2024).
Pada kegiatan tersebut juga disampaikan bahwa meski partisipasi perempuan dalam proses musrenbang masih rendah, Kota Banda Aceh menjadi pelopor dengan mekanisme Musrena, yang memberikan ruang khusus bagi perempuan dan kelompok marjinal.
Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini. Terbitnya dokumen kebijakan berisi rekomendasi untuk peningkatan kesejahteraan anak dan perempuan di Aceh.
Kemudian, perumusan rencana strategis untuk pemajuan hak perempuan penyintas konflik. Komitmen dari pemerintah dan parlemen Aceh untuk meningkatkan pemenuhan hak perempuan dan anak serta melindungi mereka dari risiko kekerasan.
Acara tersebut juga dihadiri berbagai pihak yang mewakili perempuan dan anak dari akar rumput serta tokoh masyarakat Aceh.
Kegiatan ini juga menjadi langkah penting untuk menjembatani tokoh perempuan akar rumput, penyintas konflik, perempuan muda, dan kelompok anak agar memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang bermakna dalam perdamaian dan pembangunan di Aceh.
“Dengan hadirnya rekomendasi kebijakan dan komitmen para pemangku kepentingan, diharapkan pembangunan di Aceh ke depan akan semakin memperhatikan aspek partisipasi, inklusi, dan keadilan gender” tutup Riswati. (Mis)