Jeumpa Media | Banda Aceh – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, melantik dan mengambil sumpah jabatan sejumlah pejabat tinggi pratama, administrator, serta pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Aceh dalam sebuah prosesi resmi yang berlangsung di Anjongan Mon Mata, Jumat (10/10/2025).
Pelantikan ini merupakan bagian dari penyegaran birokrasi sekaligus penguatan struktur pemerintahan Aceh agar lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan pembangunan.
Dalam pelantikan tersebut, sembilan pejabat eselon II resmi menempati posisi strategis di sejumlah instansi. Di antaranya, Dedy Yuswadi dilantik sebagai Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh, Almuniza Kamal sebagai Staf Ahli Gubernur Aceh, dan Marwan Yusuf sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh.
Selanjutnya, Syaridin dipercaya memimpin Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Aceh, Adi Darma sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), dan Mahdi Efendi sebagai Kepala Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Drs. Syakir mengisi posisi Asisten I Sekretariat Daerah Aceh, Martunis sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), dan Edi Yandra sebagai Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Kominsa) Aceh.
Selain itu, pelantikan juga mencakup pejabat eselon III, seperti Cut Rita Mutia yang kini menjabat sebagai Kepala UPTD Taman Seni dan Budaya Aceh di bawah Disbudpar Aceh, serta Endang Mulyani yang dilantik sebagai Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di DP3A.
Untuk eselon IV, Gubernur turut melantik Ari Bintang Yoga sebagai Kepala Subbagian Data dan Dokumentasi pada Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh, Iswahyudi sebagai Kepala Seksi Operasional UPTD Angkutan Massal Trans Kutaraja, dan M. Zulhasridsyah sebagai Kepala Seksi Pembinaan Teknis dan Perlindungan Hutan pada UPTD KPH Wilayah VII Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh.
Dalam sambutannya, Gubernur Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem menegaskan bahwa rotasi dan mutasi jabatan dilakukan berdasarkan pertimbangan selektif serta transparansi sesuai mekanisme Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Langkah ini, menurutnya, penting untuk menciptakan birokrasi yang dinamis, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Jabatan bukan hanya penghormatan pribadi, tetapi merupakan amanah untuk mengabdi kepada rakyat dan memajukan Aceh,” ujar Mualem dalam pidatonya.
Ia juga menekankan bahwa sumpah yang diucapkan para pejabat bukan sekadar formalitas, melainkan janji di hadapan Allah untuk bekerja dengan integritas dan menjaga kepercayaan publik. Gubernur pun mendorong pejabat yang baru dilantik untuk membangun tim kerja yang solid dan memimpin dengan keteladanan.
“Bangunlah tim kerja yang solid, jadilah pemimpin yang memberi teladan serta berpegang teguh pada prinsip profesionalitas agar dapat dipercaya masyarakat,” pungkasnya.
Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum pembaruan di tubuh birokrasi Pemerintah Aceh, sekaligus penguatan komitmen bersama untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik di seluruh wilayah Aceh.(*)