Jeumpa Media | Jakarta- Tekanan terhadap aparat penegak hukum khususnya jaksa pengadilan negeri Kari kian memuncak. Jajaran Kejaksaan Negeri Karo kini berada di ujung tanduk setelah disorot tajam dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR, Kamis (2/4/2026).
Ketua Komisi III, Habiburokhman, secara blak-blakan membuka kemungkinan pencopotan sejumlah pejabat Kejari Karo. Pernyataan itu bukan sekadar peringatan, melainkan sinyal keras dari parlemen atas dugaan praktik yang dinilai mencederai hukum.
“Sangat mungkin yang bersangkutan dicopot,” tegas Habiburokhman dalam konferensi pers, menggarisbawahi seriusnya persoalan yang dibahas bersama Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
Nama-nama yang terseret bukan figur sembarangan: jaksa penuntut umum Wira Arizona, Kasi Pidsus Reinhard Harve Sembiring, dan Kasi Intel Dona Martinus Sebayang.
Mereka diduga terlibat dalam tindakan yang tak hanya kontroversial, tetapi juga mengundang tanda tanya besar soal etika penegakan hukum.
Dugaan intimidasi terhadap Amsal Christy Sitepu menjadi inti polemik. Metodenya pun disebut-sebut tak lazim, mulai dari pemberian kue brownies hingga permintaan penghapusan konten video promosi desa di media sosial.
Praktik ini memantik kecurigaan, apakah penegakan hukum sedang disusupi cara-cara halus yang justru menekan pihak terkait?.
Komisi III tak tinggal diam. Tenggat satu bulan diberikan kepada Kejari Karo untuk melakukan evaluasi internal, sebuah ultimatum yang bisa berujung pada pencopotan jabatan bila terbukti melanggar.
Tak berhenti di situ, Habiburokhman juga mendesak Kejaksaan Agung turun tangan melakukan eksaminasi menyeluruh terhadap perkara Amsal, bahkan membandingkannya dengan kasus serupa.
Langkah ini dinilai krusial untuk membuka apakah ada pola penyimpangan yang lebih luas.
Di sisi lain, pintu hukum bagi jaksa untuk melawan putusan bebas disebut telah tertutup. Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, upaya banding dalam kasus ini tak lagi dimungkinkan sebuah kondisi yang semakin mempertegas posisi perkara.
Kasus ini kini menjelma menjadi sorotan nasional. Bukan sekadar perkara individu, tetapi cerminan krisis kepercayaan terhadap integritas aparat penegak hukum.
Dugaan intimidasi yang mencuat dinilai sebagai alarm keras ketika hukum ditegakkan dengan cara yang dipertanyakan, siapa yang sebenarnya sedang dilindungi?.(*)