Jeumpa Media | Banda Aceh- Pemerintah pusat akhirnya menjatuhkan pilihan yang tak lepas dari sorotan: Aceh resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur’an Nasional XXXIII.
Keputusan ini diteken langsung oleh Nasaruddin Umar melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 95 Tahun 2026 pada 2 Februari 2026 di Jakarta sebuah langkah yang langsung memantik perhatian publik.
Penunjukan Aceh bukan tanpa alasan, namun juga bukan tanpa tanda tanya. Pemerintah menyebut daerah ini lolos berbagai pertimbangan dan dianggap siap menggelar ajang keagamaan paling prestisius di tingkat nasional.
Di balik itu, keputusan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa pusat menaruh kepercayaan besar atau tekanan besar kepada Aceh untuk membuktikan diri di panggung nasional.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Marzuki, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah menerima keputusan resmi tersebut. Ia menyebut laporan segera disampaikan ke pimpinan daerah sebagai langkah awal memanaskan mesin persiapan.
Artinya, hitung mundur menuju 2028 secara efektif telah dimulai dan beban itu kini ada di pundak pemerintah daerah.
Di sisi lain, pekerjaan rumah yang menanti tidak kecil. Dari pembangunan infrastruktur, penyediaan akomodasi, hingga kesiapan arena perlombaan, semuanya harus dituntaskan dengan standar tinggi. MTQ bukan sekadar lomba, melainkan etalase nasional yang mempertaruhkan nama baik daerah.
Ajang ini akan mempertemukan peserta dari seluruh Indonesia dalam berbagai cabang—mulai dari seni baca Al-Qur’an, qira’at, hafalan, tafsir, hingga kaligrafi dan karya tulis ilmiah.
Bahkan, cabang tafsir akan dipertandingkan dalam tiga bahasa: Arab, Indonesia, dan Inggris. Ini menunjukkan bahwa kompetisi ini tak hanya soal religiusitas, tapi juga intelektualitas dan daya saing global.
Cabang seni baca Al-Qur’an akan menjangkau berbagai kelompok, dari anak-anak hingga tuna netra, sementara kategori hafalan mencakup spektrum penuh dari 1 juz hingga 30 juz.
Tak ketinggalan, seni kaligrafi juga akan tampil dalam berbagai bentuk dari klasik hingga digital menandakan pergeseran tradisi menuju era modern.
Namun, di balik kemegahan rencana tersebut, ada satu hal yang tak kalah sensitif: soal anggaran. Pembiayaan kegiatan ini akan bertumpu pada APBD Aceh, ditambah dukungan kementerian, instansi lain, hingga partisipasi masyarakat.
Dengan kata lain, sukses atau tidaknya acara ini juga akan sangat ditentukan oleh bagaimana pengelolaan dana publik isu yang hampir selalu menjadi sorotan tajam.
Waktu pelaksanaan memang belum ditetapkan. Tapi satu hal sudah pasti, keputusan ini bukan sekadar penunjukan seremonial. Ini adalah ujian besar bagi Aceh apakah mampu tampil gemilang sebagai pusat syiar Islam nasional, atau justru terseret dalam kritik soal kesiapan dan pengelolaan.
Pada akhirnya, MTQ Nasional 2028 di Aceh bukan hanya soal tilawah dan prestasi, tetapi juga tentang gengsi, kepercayaan, dan pembuktian di hadapan seluruh Indonesia.(*)