Jeumpa Media | Banda Aceh – Apa kabar para penyintas bencana di daerah saat ini? Bagaimana pemulihan yang mereka dapatkan selama ini setelah 4 bulan pasca bencana. Apakah sudah terpenuhi layanan dasar (pangan, sanitasi, kesehatan, tempat tinggal sementara, layanan psikososial) secara optimal? (14/4/2026)
Berbagai pertanyaan timbul di benak masyarakat yang peduli pada penyintas. Di awal bencana, semua lapisan masyarakat dan organisasi berbondong-bondong melakukan pengumpulan donasi untuk memberi dukungan dan semangat bagi para penyintas dengan mendistribusikan berbagai jenis logisitik.
Mulai dari hygine kit, food kit, shelter kit, bahkan ada yang membuka dapur umum, serta layanan kesehatan. Semua diupayakan dalam membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana. Lambat laun, dukungan ini semakin berkurang dengan berbagai alasan dan kondisi perkembangan daerah.
Pada kondisi krisis, layanan kesehatan reproduksi juga menjadi prioritas dalam pemenuhan hak dasar. Layanan ini mencakup pemeriksaan kesehatan ibu hamil, distribusi paket kebersihan perempuan, konseling kesehatan reproduksi, serta rujukan medis bagi kasus darurat. Program ini menyasar perempuan usia subur, remaja, dan kelompok rentan (disabilitas/ODHIV/KBG) yang seringkali menghadapi risiko lebih tinggi dalam situasi krisis.
Dalam kondisi bencana, akses terhadap layanan kespro sering terabaikan, padahal sangat penting untuk menjaga kesehatan reproduksi dan martabat penyintas, serta memastikan keselamatan ibu dan bayi.
Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Aceh, pada kondisi krisis ini melakukan intervensi untuk para penyintas dengan memberikan layanan kesehatan reproduksi melalui mobile clinic.
Sejak dimulai respon pada 3 Desember 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 2.598 penerima manfaat di Pidie, Aceh Singkil dan Aceh Utara. Team mobile clinic yang terdiri dari dokter, bidan, CO/Community Organizer, data asisten dan driver bertugas memberikan layanan kesehatan reproduksi, dengan metode kunjungan lapangan.
Dengan fasilitas yang disediakan, team juga bisa menjangkau masyarakat yang membutuhkan antar jemput (mobil darurat) untuk mengakses layanan kesehatan lebih lanjut. Kami juga bekerjasama dengan PKM, dinas kesehatan, dinas sosial, UPTD/DP3AKB kabupaten/kota setempat, para relawan kesehatan yang ada dilokasi.
Selain layanan langsung, kegiatan edukasi juga dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan reproduksi, PHBS, pencegahan/penanganan kasus kekerasan berbasis gender/KGB, serta pentingnya akses layanan kesehatan yang ramah terhadap penyintas. Dengan kerentanan yang terjadi diwilayah bencana, PKBI Aceh juga telah menangani/mendampingi penyintas KGB sebanyak 14 klien yang terdiri 6 klien di Pidie dan 8 di Aceh Utara. Serta penyintas disabilitas 2 klien turut diberikan pelayanan.
Semua aktifitas yang dijalankan untuk respon bencana tidaklah berjalan mulus. Team mobile clinic juga mengalami tantangan luar biasa, diantaranya (1) keterbatasan akses dan infrastruktur ; fasyankes yang tidak berfungsi, jalan rusak, wilayah ada yang terisolasi, distrubusi alat kontrasepsi dan perlengkapan medis terhambat sehingga layanan kespro tidak bisa menjangkau semua kelompok yang membutuhkan (2) kurangnya tenaga yang trampil di lokasi setempat ; tenaga medis/relawan belum memiliki kompetensi layanan kespro. Layanan seperti penanganan kasus kekerasan seksual masih membutuhkan pendampingan dan penguatan kapasitas (3) kebutuhan mendesak yang beragam semakin meningkat (4) stigma dan budaya ; menganggap issue kesehatan reproduksi tabu untuk dibicarakan di komunitas, sehingga bila ada korban kekerasan seksual di lokasi bencana enggan untuk melaporkan kepada pihak berwenang. Edukasi dan pendekatan harus tepat dan berpihak secara budaya. (5) kondisi psikologis penyintas ; PKBI harus menggabungkan layanan kespro dengan dukungan psikososial.
Kehadiran PKBI Aceh di lokasi bencana tentunya untuk mendukung pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan reproduksi yang sifatnya sementara. Sedangkan keberlanjutan harapannya dilakukan oleh pemerintah/OPD setempat melalui (1) pelayanan kesehatan reproduksi bagi penyintas (2) tenaga kesehatan setempat sudah siap untuk melanjutkan (3) adanya dukungan sarana dan prasarana layanan kesehatan reproduksi yang memadai di fasyankes terdekat. Untuk kemandirian para penyintas, PKBI berharap masyarakat lebih peduli tentang kesehatan reproduksi sebagai upaya perlindungan diri dan ada kader/relawan lokal yang bisa melanjutkan aksi-aksi kesadaran HKSR tersebut. (Wanti Maulidar , Direktur Eksekutif PKBI Aceh)