Jeumpa Media| Jakarta- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mulai mengubah wajah penjara menjadi pusat produksi program makan bergizi gratis (MBG).
Sebanyak 36 dapur MBG yang dibangun di area lembaga pemasyarakatan ditargetkan mulai beroperasi penuh pada akhir Mei 2026.
Program ini bukan hanya memanfaatkan fasilitas negara, tetapi juga melibatkan narapidana sebagai bagian dari tenaga kerja dapur.
Dilansir dari Antara, Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Mashudi, mengungkapkan saat ini pembangunan 36 dapur telah hampir rampung dari total 70 titik yang disiapkan di berbagai lapas di Indonesia.
Meski seluruh lahan berasal dari area penjara, Badan Gizi Nasional tetap diwajibkan membayar biaya sewa yang masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Targetnya akhir Mei sudah jalan. Sekarang ada 36 dapur yang sedang dibangun dan progresnya sudah hampir selesai,” ujar Mashudi di Jakarta, Kamis, (7/5/ 2026).
Yang menarik, program ini tak hanya memakai lahan lapas, tetapi juga menjadikan warga binaan sebagai bagian dari sistem produksi makanan negara.
Dari total 46 pekerja di setiap dapur, sebanyak 20 orang berasal dari narapidana yang telah lolos asesmen kesehatan dan kelayakan kerja. Sisanya merupakan tenaga profesional.
Skema tersebut memunculkan wajah baru pemasyarakatan: dari tempat hukuman menjadi mesin produksi layanan publik. Para warga binaan akan ikut memasak dan menyiapkan makanan untuk program nasional yang menyasar masyarakat luas.
Mashudi menyebut progres pembangunan dapur MBG telah mencapai sekitar 90 persen. Sejumlah wilayah seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan Selatan hingga Bengkulu menjadi lokasi penyebaran dapur-dapur tersebut.
Salah satu proyek yang sudah berjalan berada di Lapas Sukamiskin dan kini dijadikan model percontohan nasional.
Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan pihaknya mendukung penuh program MBG dengan memanfaatkan dapur lapas dan rumah tahanan yang dinilai sudah memenuhi standar higienitas dan keamanan pangan.
Saat ini tercatat ada 469 dapur lapas dan rutan yang telah mengantongi sertifikat laik higienis.
Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut kerja sama dengan lapas menjadi langkah strategis karena fasilitas penjara dianggap siap pakai dan dekat dengan masyarakat.
Menurutnya, keterlibatan warga binaan justru memberi dampak sosial baru karena mereka merasa kembali memiliki peran untuk masyarakat.
“Lapas kini bukan sekadar tempat menjalani hukuman, tetapi juga mulai diarahkan menjadi pusat pelayanan sosial,” ungkap Dadan.(*)