Jeumpa Media | Jakarta – Pemutaran film dokumenter Pesta Babi yang menguliti dugaan eksploitasi lingkungan dan perampasan ruang hidup masyarakat adat di Papua justru meledak di tengah gelombang intimidasi dan pembubaran paksa di berbagai daerah.
Alih-alih dibungkam, film ini malah memicu ledakan solidaritas publik. Permintaan nonton bareng disebut menembus ribuan permohonan.
Sutradara film, Dandhy Dwi Laksono, menyebut situasi ini sebagai ujian telanjang bagi demokrasi Indonesia. Menurutnya, tekanan terhadap film justru memperpanjang napas perlawanan publik.
“Semakin ditekan, musim nobar akan makin panjang,” tegas Dandhy.
Sementara co-sutradara Cypri Dale menilai Pesta Babi bukan sekadar tontonan dokumenter biasa. Film itu, kata dia, adalah “tagihan jawaban” atas apa yang sedang terjadi di Papua.
Dilansir dari BBC, gelombang intimidasi terhadap pemutaran film ini dilaporkan terjadi sedikitnya 21 kali di berbagai kota. Mulai dari telepon misterius aparat keamanan, pemantauan intelijen, permintaan data penyelenggara, hingga pembubaran acara secara paksa.
Ironisnya, pemerintah justru mengklaim tidak pernah melarang pemutaran film tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan masyarakat seharusnya dibiarkan menonton lalu berdiskusi secara terbuka.
“Biarkan publik menonton dan berdebat. Pro dan kontra itu sehat,” ujar Yusril.
Meski mengakui film itu memuat narasi provokatif dan judul yang kontroversial, Yusril menilai kritik terhadap proyek pemerintah adalah sesuatu yang wajar dalam demokrasi. Ia bahkan menyebut isi film bisa menjadi bahan evaluasi pemerintah terhadap proyek-proyek strategis nasional di Papua.
Namun di lapangan, cerita berbeda justru bermunculan. Sejumlah pemutaran dibubarkan secara mendadak oleh pihak tak dikenal maupun aparat lokal. Pemerintah pusat pun membantah keterlibatan langsung dalam aksi-aksi tersebut.
Film Pesta Babi sendiri membongkar konflik besar di Papua Selatan, ketika hutan adat milik suku Malind, Yei, Awyu, dan Muyu perlahan berubah menjadi kawasan industri sawit, tebu, dan proyek pangan raksasa atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN).
Lewat dokumentasi lapangan dan penelusuran data bisnis, film ini menampilkan bagaimana masyarakat adat berhadapan dengan ekspansi korporasi dan pengerahan aparat keamanan demi mempertahankan tanah leluhur mereka.
Tak hanya itu, film ini juga menyoroti siapa saja pihak yang diduga menikmati keuntungan terbesar dari proyek-proyek tersebut, sementara masyarakat adat menghadapi ancaman kehilangan ruang hidup.
Ketua DPR Puan Maharani mengaku baru mengetahui polemik film ini, namun menyebut isi dan judulnya memang sensitif. DPR, kata dia, akan menindaklanjuti kasus pembubaran nobar yang terjadi di sejumlah daerah.
Sikap berbeda datang dari Menteri HAM Natalius Pigai. Ia menegaskan pelarangan film tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa putusan pengadilan.
“Kalau tidak ada keputusan pengadilan, tidak boleh ada pelarangan,” kata Pigai.
Film garapan WatchDoc bersama sejumlah organisasi sipil dan lingkungan itu pertama kali diputar di Taman Ismail Marzuki pada April lalu setelah sebelumnya diputar terbatas di Papua, Australia, dan Selandia Baru.
Bagi sebagian penonton, Pesta Babi dianggap membuka wajah lain proyek pembangunan yang selama ini dibungkus jargon kesejahteraan rakyat.
“Katanya demi rakyat, tapi terlihat sangat arogan,” ujar salah satu penonton, Wini Angraeni.
Ia menilai konflik agraria akibat proyek pemerintah sebenarnya terjadi di banyak daerah di Indonesia, namun skala yang terjadi di Papua disebut jauh lebih masif dan brutal.
Saat film ini dituduh provokatif, Wini justru menantang pihak yang mengecam untuk menontonnya secara langsung.
“Kalau merasa ada yang salah, buka ruang dialog. Jangan dibungkam,” katanya.
Di tengah polemik yang terus membesar, satu hal menjadi jelas: Pesta Babi bukan lagi sekadar film dokumenter. Ia telah berubah menjadi simbol perlawanan, sekaligus cermin keras tentang bagaimana kritik terhadap kekuasaan masih dianggap ancaman di negeri yang mengaku demokratis.(*)