Jeumpa Media | Jakarta- Pemerintah memastikan pasokan gas untuk kebutuhan dalam negeri masih aman. Namun di balik jaminan tersebut, lonjakan harga gas yang mengikuti gejolak pasar global kini menjadi tantangan serius bagi dunia industri nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak ada persoalan terkait ketersediaan gas, termasuk untuk sektor industri. Meski demikian, ia mengakui harga gas mengalami kenaikan yang tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di berbagai negara akibat tekanan pasar energi dunia.
Menurut Bahlil, persoalan utama yang kini menghantui pelaku industri bukan lagi soal pasokan, melainkan tingginya biaya energi yang harus ditanggung di tengah tren kenaikan harga global. Pemerintah, kata dia, terus memantau perkembangan tersebut sembari mencari formulasi agar biaya energi dapat ditekan tanpa mengganggu ketahanan pasokan nasional.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah juga berupaya mempertahankan skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang selama ini menjadi penopang daya saing industri, khususnya sektor padat karya dan manufaktur. Namun hingga kini, berbagai opsi efisiensi masih dalam tahap kajian.
Meski pemerintah menilai kondisi masih terkendali, kekhawatiran dari kalangan pekerja dan pelaku usaha mulai menguat. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea bahkan memperingatkan potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) apabila persoalan harga dan distribusi gas industri tidak segera mendapat solusi konkret.
Ia menilai sejumlah sektor padat karya, terutama industri keramik dan alas kaki, sudah mulai merasakan tekanan akibat membengkaknya biaya energi. Kondisi tersebut disebut berdampak langsung pada penurunan kapasitas produksi dan berpotensi mengancam keberlangsungan tenaga kerja.
Ancaman itu bukan tanpa alasan. Meski kenaikan harga gas juga terjadi di negara-negara pesaing seperti Thailand dan Malaysia, pelaku industri menilai beban yang ditanggung industri Indonesia jauh lebih berat.
Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengungkapkan industri keramik nasional saat ini hanya mendapatkan sekitar 40 persen pasokan gas dengan harga khusus US$7 per MMBTU. Sementara sisanya harus dibeli dengan harga pasar yang jauh lebih tinggi, sehingga rata-rata harga gas yang dibayar industri melonjak hingga sekitar US$15 per MMBTU.
Situasi ini memunculkan paradoks di sektor energi nasional. Di satu sisi, pemerintah memastikan pasokan gas tersedia dan aman. Namun di sisi lain, tingginya harga yang harus dibayar industri dinilai dapat menggerus daya saing, menekan produksi, dan membuka risiko PHK massal apabila tidak segera diantisipasi melalui kebijakan yang lebih cepat dan efektif.(*)