Jeumpa Media| Jakarta- Sebanyak 1.999 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah Indonesia resmi ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Penutupan dilakukan setelah ditemukan ribuan dapur yang ternyata belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, sertifikasi higiene dan sanitasi merupakan persyaratan wajib bagi dapur yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Karena itu, dapur yang belum memenuhi ketentuan tersebut tidak dapat dibiarkan tetap beroperasi.
“Sebagaimana publik ketahui, syarat SLHS, sertifikasi laik higiene, dan sanitasi menjadi satu syarat mutlak dalam penyelenggaraan dapur yang menyelenggarakan Makan Bergizi Gratis,” ujar Sudaryono dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).
Keputusan penutupan itu diambil setelah BGN melakukan penyisiran dan verifikasi terhadap puluhan ribu dapur SPPG. Dari jumlah awal 27.485 dapur, proses penyisiran BGN mencatat jumlah dapur yang beroperasi menjadi 27.022 dapur.
Dalam pembaruan data hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan pada Senin (7/9) pukul 17.00 WIB, BGN menemukan 1.999 dapur SPPG belum melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing daerah.
Sudaryono menegaskan, persoalannya bukan karena dapur tersebut telah mengajukan sertifikasi tetapi kemudian gagal memenuhi persyaratan. Ribuan dapur tersebut bahkan disebut belum melakukan pendaftaran sama sekali.
“Dapur-dapur sebanyak 1.999 ini tidak melakukan pendaftaran SLHS di Dinas Kesehatan masing-masing. Artinya, bukan mendaftar lalu syaratnya tidak dipenuhi, melainkan tidak melakukan pendaftaran sama sekali,” tegasnya.
Ribuan Dapur Masuk Daftar Penutupan
Setelah dilakukan konfirmasi dan evaluasi secara bertahap, BGN akhirnya mengambil tindakan terhadap seluruh dapur yang belum mendaftarkan SLHS tersebut.
Sebanyak 1.999 dapur dinyatakan ditutup sementara untuk menjalani proses investigasi lebih lanjut.
Distribusinya terdiri atas:
- Wilayah 1: 351 dapur SPPG
- Wilayah 2: 1.417 dapur SPPG
- Wilayah 3: 231 dapur SPPG
“Pada hari ini saya nyatakan 1.999 dapur SPPG ini saya tutup untuk kemudian kami lakukan investigasi,” kata Sudaryono.
Penutupan tersebut bukan dinyatakan sebagai penghentian permanen. BGN akan melakukan investigasi untuk memastikan kondisi dan kepatuhan masing-masing dapur terhadap standar higiene dan sanitasi yang telah ditetapkan.
Menurut Sudaryono, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya BGN memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program MBG. Pemerintah, kata dia, tidak hanya mengejar cakupan penerima manfaat, tetapi juga memastikan makanan yang disalurkan memenuhi standar keamanan dan kualitas.
BGN menegaskan, penutupan sementara dan investigasi dilakukan untuk menjaga kualitas makanan, keamanan gizi, serta keselamatan masyarakat yang menjadi penerima manfaat program MBG di seluruh Indonesia.(*)