Jeumpa Media | Jakarta – Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh melakukan pertemuan dengan Direktorat Kepatuhan Hak Asasi Manusia (HAM), Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM), di Jakarta, Rabu (4/11). Pertemuan tersebut disambut langsung oleh Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, Munafrizal Manan.
Dalam pertemuan tersebut, empat komisioner KKR Aceh, yakni Sharli Maidelina, Bustami, Yuliati, dan Safriandi, menyampaikan perkembangan kerja serta sejumlah agenda strategis lembaga menjelang berakhirnya masa periode kepengurusan saat ini.
Komisioner KKR Aceh, Bustami, memaparkan perkembangan penyusunan laporan temuan kedua yang saat ini tengah berlangsung. Laporan tersebut diperkuat dengan penambahan 1.249 data kesaksian korban. Dengan demikian, jumlah keseluruhan pernyataan korban yang telah dihimpun KKR Aceh meningkat dari sebelumnya 5.195 menjadi 6.444 pernyataan.
Sementara itu, Komisioner KKR Aceh, Sharli Maidelina, menyampaikan bahwa pihaknya juga tengah menyelesaikan penyusunan dua dokumentasi khusus, yakni buku Catatan Perempuan Korban dan Storytelling: Kisah Resiliensi Perempuan Korban Konflik Bersenjata di Aceh.
Menurut Sharli, kedua dokumentasi tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kekayaan data dan ingatan sejarah Aceh, sekaligus memastikan pengalaman perempuan korban konflik tidak hilang dari catatan sejarah.
“Buku Catatan Perempuan Korban memuat data mengenai jumlah korban, dampak konflik, situasi kehidupan mereka, serta berbagai bentuk layanan reparasi dan pemulihan yang dibutuhkan. Sementara itu, storytelling akan mengangkat kisah perjuangan perempuan korban, bagaimana mereka bertahan dan membangun kembali kehidupan di tengah luka dan pengalaman konflik yang tidak mudah dipulihkan,” jelas Sharli.
Ia menambahkan, dokumentasi tersebut juga akan menggambarkan dampak berbagai program pemulihan yang pernah diterima korban, seperti pemberdayaan ekonomi, renovasi rumah, hingga beasiswa pendidikan bagi anak-anak korban.
“Program-program tersebut penting untuk dicatat, bukan hanya sebagai bentuk intervensi, tetapi juga untuk melihat sejauh mana dukungan pemulihan mampu memberikan perubahan positif dan memperbaiki kualitas kehidupan para korban,” tambahnya.
Menanggapi pemaparan tersebut, Direktur Kepatuhan HAM KemenHAM, Munafrizal Manan, menyambut positif upaya KKR Aceh dalam mendokumentasikan kesaksian, pengalaman, serta kebutuhan pemulihan korban konflik.
Ia berharap keberlanjutan Dana Otonomi Khusus (Otsus) Aceh, baik apabila tetap sebesar 2 persen maupun meningkat menjadi 2,5 persen, dapat diarahkan untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap pemulihan korban konflik.
Menurutnya, pemulihan korban perlu menjadi salah satu prioritas dalam pemanfaatan dana Otsus, mengingat masih terdapat kebutuhan korban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.
Terkait penyusunan buku dokumentasi KKR Aceh, Munafrizal juga menekankan pentingnya upaya tersebut sebagai bagian dari pemeliharaan ingatan sejarah. Ia menyambut baik apabila hasil dokumentasi dapat diterbitkan dalam bentuk buku maupun e-book agar lebih mudah diakses dan dibaca oleh masyarakat luas.
“Bagus jika dokumentasi tersebut dapat diterbitkan menjadi buku atau e-book sehingga menjadi bagian dari memori sejarah yang mudah dibaca dan diakses masyarakat,” ujarnya.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya KKR Aceh untuk memastikan bahwa pendokumentasian kebenaran, pengakuan atas pengalaman korban, dan agenda pemulihan tetap mendapat perhatian, termasuk dalam kebijakan pembangunan dan penganggaran Aceh ke depan.*and