Jeumpa Media | Jakarta- Muhammad Qodri selaku Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) menyebutkan bahwa terdapat tiga lembaga yang memiliki data berbeda-beda mengenai jumlah korban keracunan menu makan bergizi gratis (MBG).
Ketiga lembaga itu yaitu Badan Gizi Nasional (BGN), Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Meskipun data ketiganya berbeda, akan tetapi jumlah korban keracunan MBG secara umum telah berada di kisaran lima ribuan orang.
BGN mendata terdapat 5.080 korban kasus keracunan MBG dengan 46 kasus. Sedangkan Kementerian Kesehatan mencatat sekitar 60 kasus keracunan MBG dengan jumlah korban sebanyak 5.207 orang. Kemudian BPOM mencatat sebanyak 55 kasus dengan jumlah korban 5.320 orang.
Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) turut mencatat lonjakan drastis kasus siswa keracunan program MBG yang mencapai lebih dari seribu dalam sepekan.
Dilansir dari CNN, menurut data pada 14 September lalu, terdapat jumlah siswa keracunan MBG mencapai 5.360 kasus. Bahkan, per 21 September, jumlahnya semakin bertambah menjadi 6.452 kasus atau naik 1.092 kasus.
“Lalu kemudian per 21 September kemarin kita bikin PPT ini, kita collect data lagi ternyata sudah nambah 1.092 kasus,” ujar Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji dalam rapat di Komisi IX DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Ubaid berpendapat bahwa, kasus keracunan MBG pernah turun pada Juni karena masih dalam libur sekolah kala itu.
Kasus mulai melonjak signifikan memasuki Agustus dan September 2025. Ia juga tak mengetahui apakah lonjakan kasus keracunan MBG ini bisa masuk kategori kejadian luar biasa (KLB).
“Saya tidak tahu kalau kejadian semacam ini apakah sudah ada indikator ini KLB ya. Peningkatannya itu sangat tajam sekali ya,” katanya.
Ubaid mengatakan terdapat ada lima provinsi dengan kasus keracunan MBG tertinggi. Masing-masing yakni Jawa Barat dengan 2.012 kasus, DIY 1.047 kasus, Jawa Tengah 722 kasus, Bengkulu 539 kasus, dan Sulawesi Tengah dengan 446 kasus.
“Nah, dari report yang kami sebar di beberapa, ada 20 provinsi ini yang sudah lapor ke kami, ke JPPI pusat, itu sudah ada 18 provinsi,” sebutnya.
Disisi lain, Ubaid menyimpulkan bahwa kasus keracunan MBG bukan hanya kesalahan sistem. Oleh karenanya, evaluasi terhadap kasus tersebut harus dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN).
“Tapi kalau sudah nyebar, ke hampir semua provinsi, menurut kami kok ini bukan soal kesalahan teknis, lebih ke sistem yang diterapkan oleh BGN,” pungkas Ubaid.
Sebelumnya, Dadan Hindayana selaku Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui bahwa terdapat 4.700 porsi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bermasalah dan menyebabkan gangguan kesehatan pada anak.
“Itu ada sekitar 4.700 porsi makan (MBG) yang menimbulkan gangguan kesehatan,” ungkap Dadan dalam Konferensi Pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).
Dadan pun kemudian membandingkan kasus-kasus itu dengan capaian program tersebut. Menurutnya, makanan yang telah disalurkan pemerintah melalui MBG mencapai 1 miliar porsi.(*)