Jeumpa Media | Jakarta — Polemik mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran sempat menyampaikan keinginan untuk melepaskan jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan kepada wartawan di Istana, Selasa (10/11/2026).
Ia membenarkan bahwa Prabowo dan Gibran menggelar pertemuan pada pagi hari yang berlangsung sekitar dua setengah jam.
Menurut Prasetyo, keinginan Gibran untuk mengundurkan diri muncul di tengah perkembangan situasi politik yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo.
Ia juga menegaskan bahwa kabar mengenai penolakan Prabowo terhadap niat tersebut tidak benar. Dalam pertemuan itu, Presiden disebut memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Prasetyo menambahkan, Gibran turut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Di sisi lain, wacana pengunduran diri Gibran muncul saat tekanan politik di DPR semakin menguat. Sebanyak 50 anggota parlemen dari enam fraksi telah mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti persoalan dokumen pendidikan putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.
Dilansir dari CNN, polemik ini berawal dari putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran, yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan dalam Pilpres 2024, tidak sah.
Putusan MA tersebut sekaligus menegaskan putusan MK sebelumnya. MK menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA Gibran ketika menempuh pendidikan di Singapura dan Australia.
Merespons putusan kedua lembaga peradilan itu, DPR mengusulkan penggunaan HMP yang diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Hak tersebut dapat digunakan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan presiden maupun wakil presiden. Ruang lingkupnya meliputi pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, serta kondisi ketika presiden atau wakil presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan.
Sebelumnya, Gibran telah memberikan tanggapan atas persoalan dokumen pendidikannya. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak mungkin dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi jika tidak menyelesaikan jenjang SMA.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” kata Gibran pada Rabu (7/10/2026).(*)