Jeumpa Media | Banda Aceh — Penyidikan kasus dugaan jarimah liwath yang melibatkan mantan Kepala Inspektorat Banda Aceh berinisial FD bersama AM belum dapat dilanjutkan.
Keduanya dibebaskan setelah penyidik Satpol PP dan Wilayatul Hisbah (WH) tidak berhasil memenuhi unsur pembuktian sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat.
Kepala Satpol PP dan WH Banda Aceh, M. Rizal, mengatakan FD dan AM telah dilepaskan pada 31 Oktober 2026. Pembebasan tersebut dilakukan setelah masa penahanan keduanya berakhir, sementara proses penyidikan belum menghasilkan bukti yang cukup untuk menjerat mereka.
Kasus ini bermula dari penggerebekan yang dilakukan petugas polisi syariat di ruang kerja Kantor Inspektorat Banda Aceh pada Agustus 2026. Saat itu, FD dan AM diamankan dan sempat ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan dua alat bukti yang ditemukan petugas.
Namun, dalam perkembangan penyidikan, Kejaksaan Negeri Banda Aceh telah dua kali mengembalikan berkas perkara kepada penyidik Satpol PP dan WH. Pengembalian tersebut dilakukan karena berkas dinilai belum memenuhi kelengkapan persyaratan formil maupun materiil.
Rizal menjelaskan, berdasarkan petunjuk jaksa yang meneliti perkara, unsur tindak pidana dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat belum terpenuhi.
“Berdasarkan petunjuk dari peneliti berkas perkara bahwa unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat dinyatakan belum terpenuhi,” ujar Rizal.
Ketentuan tersebut mengatur tentang jarimah liwath, yakni perbuatan hubungan seksual sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki. Menurut Rizal, rumusan aturan dalam qanun tersebut memiliki cakupan yang sangat spesifik sehingga bukti yang diperoleh penyidik belum dapat digunakan untuk memenuhi unsur pelanggaran yang disangkakan.
Ia menilai ketentuan mengenai jarimah liwath dalam qanun jinayat perlu ditinjau dan dikaji lebih lanjut.
“Rumusan pengaturan mengenai jarimah liwath dalam qanun jinayat perlu dikaji lebih lanjut,” katanya.
Meski proses hukum pidana jinayat belum dapat dilanjutkan, FD tetap menerima konsekuensi dari pemeriksaan internal sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Banda Aceh, Emila Sovayana, menyatakan hasil pemeriksaan tim menemukan adanya pelanggaran disiplin berat dan kode etik ASN yang dilakukan FD. Atas hasil tersebut, FD dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
“Hasil pemeriksaan tim, FD dinyatakan telah melakukan pelanggaran disiplin berat dan memenuhi unsur untuk dijatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH),” kata Emila.
Di tengah perkembangan kasus tersebut, sejumlah warganet turut menyampaikan protes melalui kolom komentar akun Instagram Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal (@illizasaaduddin).
Sebagian pengguna media sosial mempertanyakan penerapan hukum cambuk di Aceh. Mereka menyoroti apakah hukuman tersebut hanya berlaku bagi masyarakat kecil, sementara pejabat atau mantan pejabat mendapatkan perlakuan berbeda.
Hingga berita ini disusun, Wali Kota Banda Aceh belum menyampaikan tanggapan terkait polemik pembebasan FD maupun beragam kritik yang disampaikan masyarakat melalui media sosial.(*)