Jeumpa Media | Jakarta – Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh mendorong penguatan kolaborasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk memastikan perempuan korban pelanggaran HAM masa lalu di Aceh memperoleh akses layanan pemulihan yang layak dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan dalam pertemuan Komisioner KKR Aceh, Sharli Maidelina, Yuliati, Safriandi, dan Bustami dengan jajaran Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KemenPPPA di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Rombongan KKR Aceh disambut oleh Franky Tielung bersama sejumlah pejabat dan asisten deputi di lingkungan bidang tersebut.
Dalam pertemuan itu, Sharli Maidelina menjelaskan bahwa sejumlah dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Aceh telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan KKR Aceh, terutama dalam mendukung pemulihan psikologis perempuan korban. Namun, implementasi kerja sama tersebut masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan.
Salah satu persoalan yang mengemuka adalah belum tersedianya fasilitas penjemputan atau transportasi bagi korban untuk mengakses layanan pemulihan. Padahal, sebagian besar perempuan korban pelanggaran HAM masa lalu belum pernah mendapatkan pemulihan psikologis sejak peristiwa kekerasan terjadi. Selain itu, jarak tempat tinggal korban dengan pusat layanan yang cukup jauh serta keterbatasan biaya transportasi membuat mereka kesulitan mengakses pendampingan.
Sharli juga menyoroti masih adanya perbedaan pemahaman di tingkat layanan daerah mengenai kewenangan penanganan perempuan korban pelanggaran HAM masa lalu. Dalam sejumlah situasi, korban dianggap bukan bagian dari ranah layanan dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak karena memiliki mekanisme penanganan tersendiri melalui instrumen penyelesaian pelanggaran HAM.
Menurutnya, pendekatan tersebut perlu diselaraskan agar tidak menimbulkan celah layanan bagi korban.
“Perempuan korban pelanggaran HAM masa lalu pada saat yang sama juga merupakan perempuan korban kekerasan. Karena itu, meskipun penyelesaian pelanggaran HAM memiliki mekanisme tersendiri, kebutuhan pemulihan mereka, khususnya pemulihan psikologis, tetap perlu menjadi perhatian dalam sistem layanan perlindungan perempuan,” jelas Sharli.
Ia menegaskan, diperlukan kesamaan pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah agar status korban pelanggaran HAM masa lalu tidak menjadi alasan terhambatnya akses terhadap layanan pemulihan.
Menanggapi hal tersebut, Franky Tielung menyambut baik koordinasi yang dilakukan KKR Aceh. Ia juga mengapresiasi data dan informasi yang disampaikan, termasuk berbagai kendala yang dihadapi dalam memastikan perempuan korban memperoleh layanan pemulihan.
Sejumlah asisten deputi, khususnya yang membidangi penguatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), turut merespons persoalan tersebut. Mereka menyampaikan bahwa isu perempuan korban pelanggaran HAM akan menjadi perhatian dalam koordinasi dengan UPTD PPA di berbagai daerah di Indonesia, sehingga tidak terjadi pemisahan penanganan antara korban pelanggaran HAM dan perempuan korban kekerasan lainnya.
Selain membahas akses layanan pemulihan, Sharli juga menyampaikan perkembangan penyusunan dua dokumentasi khusus KKR Aceh, yakni buku populer Catatan Perempuan Korban dan Storytelling: Kisah Resiliensi Perempuan Korban Konflik Bersenjata di Aceh.
Dokumentasi tersebut disusun untuk merekam pengalaman, dampak konflik, kebutuhan pemulihan, serta kisah perjuangan perempuan korban dalam bertahan dan membangun kembali kehidupan mereka. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari pelestarian memori sejarah agar pengalaman perempuan korban tidak terhapus dari perjalanan sejarah Aceh.
Pihak KemenPPPA menyambut baik inisiatif tersebut dan memandang data serta kesaksian yang dihimpun KKR Aceh sebagai sumber penting untuk memahami situasi dan kebutuhan perempuan korban.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah penguatan koordinasi antara KKR Aceh dan KemenPPPA, terutama dalam membangun kesamaan perspektif, memperluas akses layanan, serta memastikan perempuan korban pelanggaran HAM masa lalu tidak kembali terabaikan dalam proses pemulihan.*(and)