Jeumpa.com | Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, banyak investor yang mulai meragukan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Sebabnya, ada calon presiden (capres) peserta Pemilu 2024 yang mengkritik pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur itu.
“Sekarang kan banyak investor yang mulai nanya, mulai ada keraguan. Karena ada beberapa capres yang menyampaikan visi dan misinya itu melahirkan keraguan bagi investor,” kata Bahlil di acara peresmian Media Center Indonesia Maju di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (4/12/2023).
Dikutip dari SerambiNews.com, Bahlil tidak menyebut siapa sosok capres yang dia maksud. Namun, ia menegaskan bahwa proyek pembangunan IKN punya landasan hukum kuat berupa Undang-undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN.
“Masa tiba-tiba mau bilang batalkan, ya kami harus mampu menjawab itu dengan baik,” ujarnya. Menurut Bahlil, ketika UU IKN dirumuskan, hampir semua fraksi partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI setuju.
Dengan adanya undang-undang ini, kata dia, siapa pun pimpinan pemerintahan ke depan, wajib untuk melanjutkan pembanguna IKN Nusantara.
“Tadi saya katakan bahwa IKN itu kan perintah undang-undang, dan itu sudah ada undang-undangnya. Dan dari semua partai yang ada, pendukung pemerintah, semua mendukung termasuk PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Itu satu,” kata Bahlil.
“Yang kedua, karena itu perintah undang-undang, maka wajib, pemerintah siapa pun wajib melaksanakan,” tutur mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) itu.
Bahlil mengeklaim, rencana pembangunan IKN telah melalui pertimbangan dan kajian panjang dengan melibatkan para ahli. Pemerintah pun tidak begitu saja memilih Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN.
Katanya, Kalimantan dipilih karena lokasinya berada di bagian tengah Indonesia, mendekatkan pemerintah dengan Pulau Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Pulau Jawa juga masih dekat dari lokasi ibu kita baru.
Bahlil juga menyebut, pembanguan IKN sudah berjalan. Sejauh ini, tengah dikerjakan pembangunan gedung pemerintahan, hotel, rumah sakit, hingga pusat perbelanjaan.
“Investasi Agustus 2024, kita akan melakukan upacara di sana. Dan sekarang hotel bintang lima udah jalan dan gak ada masalah. Sebagian jalan, sebagian bertahap,” ungkapnya.
IKN diklaim akan membawa kemajuan pesat bagi perekonomian Indonesia bagian timur.
Oleh karenanya, menurut Bahlil, jika ada yang tak setuju dengan pembangunan IKN, justru tidak mendukung pemerataan pembangunan.
“Jadi kalau ada calon presiden yang tidak setuju kalau kita pindahkan ibu kota negara, maka dia tidak ingin Kalimantan maju, Sulawesi maju, dan tidak ingin Indonesia timur maju,” katanya.
Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan kembali menyinggung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam kampanyenya di Karawang, Jawa Barat, Senin (4/11/2023).
Ia menyebut anggaran pembangunan IKN yang besar tidak digunakan untuk kebutuhan yang mendesak atau urgen di Indonesia.
“Saya sering sampaikan ini, kita merasakan sekali betapa anggaran yang begitu besar sering tidak digunakan untuk kebutuhan yang urgen,” ujarnya.
“Kita punya kebutuhan-kebutuhan urgen, saya sering pertanyakan membangun IKN hari ini,” sambung dia.
Anies mengatakan, anggaran besar seharusnya digunakan untuk membiayai kebutuhan yang mendesak. Seperti membangun kota yang saat ini belum berkembang, membuat transportasi umum lebih baik dan akses air minum yang menjangkau masyarakat lebih luas.
“Manfaatnya (lebih banyak) mana (digunakan) di banyak kota atau di satu kota IKN?” tanya Anies ke kader Partai Nasdem, dijawab dengan “banyak kota”. Bukan kali pertama Anies menyinggung soal IKN.
Calon presiden nomor urut 1 ini berulang kali menolak pembangunan IKN yang dinilai akan membuat ketimpangan baru di Kalimantan Timur.
Ia juga menyebut IKN bukan solusi pemerataan ekonomi Indonesia karena hanya membangun satu kota baru di tengah-tengah hutan.
“Jangan sampai kita membangun hanya di satu lokasi yang justru menimbulkan ketimpangan baru. Inilah visi kita dan kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia,” kata Anies di Depok, Jawa Barat, Minggu (26/11/2023).
Di sisi lain, cawapres Anies, Muhaimin Iskandar berkomitmen akan tetap melanjutkan pembangunan IKN jika terpilih pada Pilpres 2024.
Hal ini disampaikan Cak Imin, sapaan Muhaimin, usai menghadiri acara bedah visi misi yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatera Barat, Senin (4/12/2023). “IKN ini produk undang-undang, tentu kalau undang-undang, harus terus dilaksanakan,” ujar Cak Imin.
Meski akan melanjutkan pembangunan IKN, Cak Imin mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi ibu kota pengganti Jakarta itu.
“Masalahnya hanya dua, apakah bisa diefisiensikan lebih baik lagi, dievaluasi cara kerja ibu kota Indonesia,” ujarnya “Kedua adalah pendekatan pembangunan dan kesiapan anggaran. itu yang akan terus dievaluasi,” kata Muhaimin.