Jeumpa Media | Jakarta – Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mengeluarkan himbauan resmi kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan perlindungan penuh bagi perempuan dan anak di wilayah Aceh yang terdampak banjir besar dan longsor akibat Siklon Senyar.
Dalam pernyataannya, Komnas Perempuan menegaskan bahwa kondisi darurat bencana selalu menghadirkan kerentanan berlapis, khususnya bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, serta ibu hamil dan menyusui.
Komisioner Komnas Perempuan menilai bahwa akses layanan dasar termasuk kesehatan, air bersih, sanitasi, ruang aman, dan kebutuhan khusus perempuan harus menjadi prioritas dalam seluruh alur penanganan bencana. Komnas Perempuan juga mengingatkan bahwa masa tanggap darurat kerap memicu risiko meningkatnya kekerasan berbasis gender.
“Situasi seperti ini rawan memunculkan pelecehan, eksploitasi, maupun ketidakamanan di tempat pengungsian. Pemerintah dan seluruh aparat harus memastikan ruang evakuasi memiliki mekanisme pengawasan, pencatatan, serta layanan aduan yang mudah diakses,” tegas Komnas Perempuan dalam pernyataan tertulisnya, Selasa (9/12/2025).
Lembaga tersebut mendorong pemerintah Aceh, TNI, Polri, BNPB, dan seluruh otoritas terkait untuk memperhatikan distribusi bantuan yang sensitif gender, termasuk pembagian kebutuhan khusus seperti pembalut, pakaian layak, perlengkapan bayi, serta dukungan psikososial bagi perempuan dan anak yang terdampak langsung bencana.
Komnas Perempuan juga meminta agar proses pemulihan jangka panjang tidak hanya berfokus pada perbaikan infrastruktur fisik, tetapi juga pemulihan sosial masyarakat, terutama bagi keluarga yang mengalami trauma berat.
“Negara wajib hadir memastikan pemulihan yang adil, inklusif, dan tidak meninggalkan kelompok yang paling rentan,” tegas Komnas Perempuan.
Hingga kini, ribuan warga Aceh masih berada di pengungsian dengan tingkat akses terhadap layanan dasar yang bervariasi di setiap wilayah. Komnas Perempuan menegaskan akan terus memantau perkembangan penanganan bencana serta memastikan hak-hak perempuan dan anak menjadi bagian utama dari kebijakan pemulihan Aceh.(*)