Jeumpa Media | Banda Aceh – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra bersama rombongan serta Ketua Komnas HAM Anis Hidayah meninjau langsung wilayah terdampak bencana di Aceh, bertepatan dengan peringatan Hari HAM Internasional, Rabu, (10/9/2025).
Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bentuk solidaritas pemerintah pusat dalam memastikan pemenuhan hak asasi masyarakat terdampak banjir dan longsor di sejumlah daerah.
Baca juga : Hari HAM Internasional, Komnas HAM: Penanganan Bencana Harus Sesuai Prinsip Kemanusiaan – Jeumpa Media
“Kami dari seluruh keluarga besar Kementerian Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan memberikan bantuan secara simbolis untuk masyarakat Aceh yang terdampak musibah. Semoga dapat meringankan beban warga,” ujar Yusril.
Ia menyebutkan bahwa dampak bencana sangat luas, mulai dari korban meninggal dunia, warga yang mengalami luka berat dan ringan, hingga kerusakan rumah dan fasilitas publik seperti sekolah, rumah ibadah, serta sarana lainnya. Menurutnya, kerusakan tersebut berpotensi mengganggu pemenuhan hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menyampaikan bahwa tim Komnas HAM telah turun langsung ke sejumlah wilayah, termasuk Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, dan beberapa titik pengungsian. Komnas HAM mengidentifikasi dua fokus utama: dampak bencana terhadap masyarakat serta kondisi infrastruktur layanan publik.
“Kami memastikan penanganan masa darurat dilakukan sesuai prinsip-prinsip hak asasi manusia. Kami melihat banyak warga harus mengungsi, sehingga layanan dasar seperti air bersih, makanan, kesehatan, dan listrik perlu mendapat perhatian serius,” kata Anis.
Komnas HAM juga mencatat masih adanya pemadaman listrik serta antrean panjang BBM dan LPG di sejumlah wilayah. Hal ini, menurut Anis, perlu segera dikoordinasikan pemerintah untuk mencegah terganggunya layanan publik dan akses informasi bagi warga.
Anis menegaskan bahwa Komnas HAM akan terus mengumpulkan data, berkoordinasi dengan BNPB serta pemerintah daerah untuk memastikan upaya pemulihan berjalan efektif dan menghormati hak-hak korban bencana.(*)