Jeumpa Media | Jakarta- Pengadaan motor listrik sebagai kendaraan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) oleh Badan Gizi Nasional (BGN) kini berubah dari sekadar program pendukung menjadi sumber polemik yang membelah opini publik.
Di balik dalih memperlancar program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebijakan ini justru memantik pertanyaan keras: apakah prioritas negara mulai melenceng dari kebutuhan yang lebih mendesak?
Sorotan tajam bermula dari beredarnya video distribusi motor listrik di media sosial. Alih-alih mendapat apresiasi, tayangan itu justru menyulut gelombang kritik.
Banyak warganet melihat adanya kontras mencolok antara kucuran fasilitas untuk program MBG dan kondisi guru honorer yang hingga kini masih bergulat dengan kesejahteraan yang minim.
Bahkan karena adanya MBG, terjadi efisiensi anggaran besar-besaran yang membuat pegawai kontrak bahkan tenaga teknis honorer lainnya juga ikut di PHK.
Alih-alih me sejahterakan rakyatnya, para pejabat malah lebih memilih memikirkan menghabiskan anggaran untuk hal yang tidak urgent.
“Untuk MBG apapun disediakan, untuk guru honorer apapun dilepas tangankan. Sudah segila inikah negara ini,” tulis seorang pengguna, dalam unggahan yang dengan cepat viral dan mewakili kekecewaan sebagian publik.
Tak berhenti di situ, kecurigaan publik melebar. Pengadaan motor listrik ini disebut-sebut bukan sekadar kebutuhan operasional, melainkan berpotensi membuka “proyek turunan” bernilai besar.
Spekulasi pun bermunculan dari pembangunan stasiun pengisian daya khusus hingga kemungkinan pembengkakan anggaran di masa mendatang.
Gelombang kritik ini kemudian berkembang menjadi isu yang lebih luas soal arah kebijakan pemerintah. Sejumlah masyarakat menilai sektor pendidikan dan kesehatan justru terpinggirkan, sementara program makan gratis dipoles sebagai wajah populis yang mudah dijual ke publik.
“Makanya bidang pendidikan sama kesehatan gak mau dibenerin. Kalau udah gitu, mereka kan terlihat kayak pahlawan karena memberi makan,” sindir seorang warganet, menggambarkan skeptisisme yang kian menguat.
Di sisi lain, muncul pula tudingan terhadap algoritma media sosial yang dianggap lebih sering menonjolkan narasi positif pemerintah, sehingga berbagai persoalan teknis di lapangan seolah tenggelam dan luput dari perhatian luas.
Menanggapi riuhnya kontroversi, Kepala BGN Dadan Hindayana akhirnya angkat bicara. Ia membantah klaim yang menyebut adanya 70.000 unit motor listrik berlabel MBG.
Menurutnya, angka tersebut tidak akurat. Realisasi pengadaan pada 2025 tercatat sebanyak 21.801 unit dari total 25.000 unit yang direncanakan.
Namun demikian, Dadan mengakui bahwa kendaraan tersebut belum didistribusikan ke para Kepala SPPG. Alasannya, motor listrik itu masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan secara resmi.
Pemerintah menegaskan bahwa pengadaan ini murni untuk menunjang operasional program MBG.
Meski begitu, di tengah derasnya kritik, satu pertanyaan tetap menggantung di ruang publik: apakah langkah ini benar-benar solusi, atau justru simbol baru dari kebijakan yang dinilai tak peka terhadap skala prioritas?.(*)