Jeumpa Media | Banda Aceh- Pelantikan pengurus baru Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Muda Seudang periode 2025–2030 bukan sekadar seremoni rutin, melainkan panggung penegasan arah politik dan masa depan pemuda Aceh.
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, secara resmi mengukuhkan kepengurusan baru di bawah komando Agam Nur Muhajir, di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Sabtu malam (18/4/2026).
Prosesi penyerahan bendera pataka kepada ketua umum terpilih menjadi simbol kuat tongkat estafet kini berada di tangan generasi yang dituntut tak sekadar aktif, tapi juga berani menjawab realitas Aceh yang belum sepenuhnya beres.
Sejumlah elite daerah turut hadir, termasuk Ketua DPRA, Zulfadli, bersama jajaran Forkopimda menandakan bahwa organisasi ini bukan pemain pinggiran.
Dalam pidatonya, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem tak berbasa-basi. Ia menegaskan bahwa jabatan yang diemban pengurus baru bukan kehormatan kosong, melainkan beban tanggung jawab besar di tengah kompleksitas persoalan daerah.
Menurutnya, Muda Seudang berada di posisi krusial sebagai “mesin kaderisasi” yang harus mampu melahirkan pemuda dengan gagasan tajam, bukan sekadar slogan.
“Muda Seudang harus jadi jawaban, bukan penonton. Tantangan zaman tidak bisa dihadapi dengan cara lama,” tegas orang nomor 1 di Aceh itu.
Mualem juga menyinggung motto organisasi yang sarat makna persatuan “Sapue kheun sapue pakat keu Aceh Islami, Maju, Bermartabat, dan Berkelanjutan.”
Namun, ia mengingatkan bahwa semboyan itu akan kosong jika tidak diterjemahkan menjadi kerja nyata yang terukur.
Sorotan tajam diarahkan pada isu klasik yang tak kunjung tuntas kemiskinan, pengangguran, dan kualitas SDM. Mualem secara implisit menantang Muda Seudang untuk tidak sekadar hadir sebagai organisasi seremonial, melainkan tampil sebagai kekuatan yang benar-benar mampu mendorong perubahan dan meningkatkan daya saing generasi muda Aceh di level nasional hingga global.
Lebih jauh, organisasi ini didorong untuk mengambil posisi strategis sebagai mitra bukan sekadar pelengkap bagi pemerintah dalam mengawal pembangunan yang berkelanjutan.
Konsolidasi internal dan keberanian bersikap menjadi kunci agar tidak terjebak dalam formalitas belaka.
“Integritas dan kolaborasi harus jadi fondasi. Tanpa itu, kontribusi hanya akan jadi wacana,” pungkas Mualem.
Di akhir sambutannya, Mualem mengingatkan bahwa integritas bukan pilihan, melainkan syarat mutlak. Ia juga membuka pintu kolaborasi, menegaskan bahwa pemerintah siap bersinergi, selama diimbangi dengan keseriusan dari kalangan pemuda itu sendiri.(*)