Jeumpa Media | Jakarta- Wacana Presiden Prabowo Subianto yang mewajibkan pelajaran Bahasa Perancis di seluruh sekolah Indonesia mulai menuai sorotan tajam dari DPR. Pasalnya, rencana tersebut dinilai muncul tanpa arah kebijakan pendidikan yang jelas, sementara gagasan sebelumnya soal Bahasa Portugis hingga kini belum menunjukkan realisasi apa pun.
Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam menentukan prioritas bahasa asing di dunia pendidikan. Menurutnya, publik berhak mendapat penjelasan mengapa Bahasa Perancis tiba-tiba diwajibkan, sementara wacana Bahasa Portugis yang lebih dulu diumumkan Presiden justru menguap tanpa kepastian.
“Kami akan meminta penjelasan langsung dari Kemendikdasmen dalam rapat kerja nanti. Jangan sampai kebijakan pendidikan berubah-ubah mengikuti agenda diplomasi internasional semata,” ujar Ari, Jumat (29/5/2026).
Politikus PKB itu mengingatkan, kebijakan pendidikan nasional tidak bisa dibuat secara spontan tanpa kesiapan nyata. Mulai dari tenaga pengajar, kurikulum, hingga peta implementasi harus dipastikan matang sebelum sebuah bahasa asing diwajibkan di sekolah-sekolah.
Ari menilai, jika pemerintah belum memiliki kesiapan menyeluruh, maka kebijakan tersebut berpotensi menjadi proyek simbolik yang membingungkan dunia pendidikan. Ia bahkan menyinggung belum adanya road map maupun regulasi jelas terkait rencana pengajaran Bahasa Portugis yang sebelumnya juga digaungkan Presiden Prabowo.
“Jangan sampai masyarakat melihat ini hanya sebagai pencitraan hubungan luar negeri yang dibebankan ke sistem pendidikan nasional,” tegasnya.
Komisi X DPR pun memastikan akan menguji keseriusan pemerintah terkait kebijakan tersebut. Jika memang belum siap diterapkan secara nasional, DPR menyarankan agar pembelajaran Bahasa Perancis hanya dijadikan program pilihan atau diterapkan terbatas di sekolah tertentu.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan telah menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk mulai meningkatkan pembelajaran Bahasa Perancis. Pernyataan itu disampaikan usai pertemuannya dengan Presiden Perancis Emmanuel Macron di Paris, Kamis (28/5/2026).
Prabowo beralasan, langkah tersebut penting untuk memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Perancis di masa depan.
Namun publik mengingat, pada Oktober 2025 lalu Prabowo juga sempat mengumumkan Bahasa Portugis sebagai prioritas baru pendidikan Indonesia setelah bertemu Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva di Jakarta. Saat itu, Prabowo bahkan menempatkan Bahasa Portugis sejajar dengan Bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Perancis, Jerman, hingga Rusia sebagai bahasa prioritas nasional.
Kini, pergantian arah kebijakan bahasa asing itu mulai memunculkan pertanyaan: apakah kurikulum pendidikan Indonesia sedang dirancang berdasarkan kebutuhan nasional, atau sekadar mengikuti arah diplomasi politik luar negeri pemerintah?.(*)