Jeumpa Media | BANDA ACEH – Wakil Ketua DPRA, Salihin, S.H., mendesak Menteri Pekerjaan Umum (PU) mengevaluasi sekaligus mencopot Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh. Desakan itu disampaikan menyusul lambannya penanganan ruas jalan nasional di kawasan Enang-Enang yang terdampak banjir dan longsor.
Menurut Salihin, kondisi tersebut menunjukkan pelayanan publik belum berjalan sebagaimana mestinya. Ia menilai pemerintah seharusnya lebih sigap menangani kerusakan infrastruktur, sehingga masyarakat tidak perlu membuka akses jalan secara swadaya.
“Jika masyarakat sampai membangun jalan sendiri agar aktivitas tetap berjalan, berarti ada persoalan serius dalam pelayanan publik. Menteri PU perlu menunjuk pejabat yang lebih mampu menjalankan amanah,” kata Salihin kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).
Politikus yang mewakili daerah pemilihan Aceh Tengah–Bener Meriah itu mengungkapkan bahwa dirinya bersama Anggota DPR RI Haji Ruslan Daud (HRD) telah lebih dulu menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Kementerian PU dan BPJN Aceh agar penanganan ruas jalan tersebut segera dipercepat.
Ia menegaskan, pemerintah sebenarnya telah mengetahui kondisi di lapangan jauh sebelum persoalan tersebut menjadi perhatian publik. Namun, hingga kini penanganan yang diharapkan masyarakat belum juga terealisasi.
Akibat lambannya penanganan, kata Salihin, warga akhirnya bergotong royong membuka jalan alternatif demi menjaga kelancaran mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian.
“Seandainya aspirasi masyarakat segera ditindaklanjuti, persoalan ini tidak akan berkembang seperti sekarang. Jangan sampai pemerintah baru bergerak setelah masalah menjadi viral,” ujarnya.
Salihin menambahkan, jalur Aceh Tengah dan Bener Meriah memiliki peran strategis sebagai penghubung wilayah pantai utara dengan dataran tinggi Gayo. Akses tersebut menjadi jalur utama distribusi hasil pertanian, perdagangan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga aktivitas masyarakat sehari-hari.
Ia menilai bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah Aceh seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat pemulihan infrastruktur. Menurutnya, percepatan perbaikan akses jalan merupakan bagian penting dari pelayanan publik pascabencana.
“Rakyat membutuhkan solusi, bukan alasan. Yang dibutuhkan adalah jalan yang aman dilalui agar aktivitas ekonomi kembali normal. Negara harus hadir dengan pelayanan yang cepat, tanggap, dan berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala BPJN Aceh, Zulkarnaini, menjelaskan bahwa pembangunan permanen jalan dan jembatan Enang-Enang telah masuk dalam program pemerintah. Ia juga menyatakan jalan darurat yang dibangun secara swadaya belum direkomendasikan untuk digunakan karena mempertimbangkan aspek keselamatan dan hasil kajian teknis. Dalam perkembangan selanjutnya, Zulkarnaini turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik yang muncul terkait pernyataannya mengenai akses di kawasan tersebut.
Meski demikian, Salihin menilai penjelasan tersebut belum menjawab harapan masyarakat yang menginginkan percepatan pemulihan akses transportasi.
“Yang paling penting adalah bagaimana akses masyarakat segera pulih dengan tetap mengutamakan keselamatan. Rakyat tidak boleh terus berada dalam ketidakpastian,” katanya.
Menutup keterangannya, Salihin menegaskan bahwa desakan tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat yang menginginkan pemerintah lebih responsif dalam menangani infrastruktur.
“Yang kami perjuangkan adalah hak masyarakat memperoleh akses jalan yang layak, aman, dan menjadi tanggung jawab negara. Saya berharap Menteri PU mengambil keputusan terbaik demi kepentingan rakyat Aceh,” pungkasnya.* (mara)