Jeumpa Media | Banda Aceh – Pemerintah Aceh berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk kesembilan kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2023. Pengumuman ini disampaikan oleh Auditor Utama Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK, Laode Nusriadi, dalam Rapat Paripurna di DPR Aceh pada Senin, 27 Mei 2024.
Rapat paripurna tersebut diadakan dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2023. Rapat tersebut dibuka oleh Ketua DPR Aceh, Zulfadli, dan dihadiri oleh beberapa anggota dewan, Penjabat Sekda Aceh Azwardi, serta perwakilan dari BPK.
“Berdasarkan pemeriksaan yang telah kami lakukan terhadap laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun 2023, termasuk evaluasi atas rencana aksi yang telah diimplementasikan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Laode Nusriadi.
Laode juga menekankan bahwa pencapaian WTP ini disertai dengan satu catatan mengenai pengelolaan belanja hibah, khususnya di Dinas Pemuda dan Olahraga.
Sekretaris Daerah Aceh, Azwardi, dalam sambutannya mewakili Penjabat Gubernur Aceh, mengucapkan terima kasih kepada BPK RI atas pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran 2023. “Kami menghargai kerja keras tim BPK yang telah melakukan pemeriksaan dan membuka ruang diskusi sehingga kekurangan dalam penyajian laporan keuangan dapat diperbaiki untuk mewujudkan tata kelola keuangan Pemerintah Aceh yang lebih baik,” ujar Azwardi.
Azwardi juga menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBA tahun 2023 adalah bagian dari pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Aceh tahun tersebut, dan berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja serta ukuran kemajuan program dan kegiatan pembangunan.
“Dengan rahmat Allah dan semangat kerja serta kedisiplinan dalam mengelola anggaran pendapatan dan belanja Aceh, kami dapat merealisasikan pendapatan dan belanja tahun 2023 yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tambah Azwardi.
Pertumbuhan ekonomi Aceh pada tahun 2023 mencapai 4,24 persen, didorong oleh sektor pertanian, perdagangan, reparasi mobil dan motor, penggalian dan pertambangan, administrasi pemerintah, dan konstruksi.
“Alhamdulillah, capaian realisasi pendapatan tahun anggaran 2023 mencapai 101,96% dan realisasi belanja sebesar 97,71%, yang terdiri dari belanja operasi 97,86%, belanja modal 96,32%, belanja tak terduga 0,12%, dan belanja transfer 100%,” jelas Azwardi.
Azwardi juga menyatakan kebanggaannya atas opini WTP yang diberikan oleh BPK RI untuk tahun 2024 terhadap laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun 2023. “Ini merupakan pencapaian kesembilan berturut-turut bagi Pemerintah Aceh. Semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan dan menjadi pemacu semangat kerja di masa mendatang,” tutupnya. (AP)