Jeumpa Media | Banda Aceh – Debat pertama pasangan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Aceh pada Pilkada Serentak 2024 berlangsung meriah, namun tetap aman dan tertib. Debat ini dipandu oleh moderator Prisca Clarissa dari Kompas TV selama lebih dari satu jam di Hotel Amel Convention Centre, Blang Oi, Banda Aceh, pada Jumat (25/10/2024).
Debat dihadiri oleh berbagai tokoh penting, antara lain Penjabat Gubernur Aceh Dr. Safrizal ZA, M.Si, Ketua DPR Aceh Zulfadli, A.Md., Kapolda Aceh Irjen Pol Achmad Kartiko, Kajati Aceh Drs. Joko Purwanto, S.H., Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Niko Fahrizal, Ketua Pengadilan Tinggi Aceh, para anggota Panwaslih Aceh, Kabinda Aceh, Ketua MPU Aceh, pasangan calon nomor urut 01 dan 02, pimpinan partai politik, serta rekan-rekan pers.
Acara dibuka dengan sambutan dari Ketua Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Agusni AH, yang mengungkapkan refleksi historis Aceh: “Aceh telah melewati banyak hal – dari gemuruh konflik hingga deru pembangunan, dari tangis tsunami hingga senyum perdamaian. Kini, kita berdiri di persimpangan penting. Ke mana arah Aceh selanjutnya? Jawabannya ada di ruangan ini malam ini.”
Ketua KIP Aceh, Agusni AH, menyampaikan bahwa persiapan telah dilakukan dengan matang, mulai dari merumuskan hingga menetapkan tema dan topik debat.
Debat ini bertujuan mendalami dan mempertajam visi-misi masing-masing pasangan calon, yaitu Bustami Hamzah-M. Fadhil Rahmi dan Muzakir Manaf-Fadhlullah.
Tujuh panelis ahli yang hadir pada debat tahap pertama ini adalah Prof. Dr. Ir. Herman Fithra, M.T., IPM., ASEAN Eng; Prof. Dr. Ir. Amhar Abubakar, MS., IPU., ASEAN Eng; Prof. Dr. T. Zulfikar, M. Ed; Dr. Effendi Hasan, MA; Teuku Zulkarnaen, SE, MM, Ph.D; Reza Idria, MA, Ph.D; dan Ir. Suraiya Kamaruzzaman, S.T., LM, M.T.
Debat pertama ini dibagi menjadi dua tema besar. Tema pertama, “Upaya Menyelesaikan Persoalan Aceh,” mengangkat topik tata kelola pemerintahan Aceh yang transparan, akuntabel, dan berdaya saing global. Fokusnya mencakup penerapan Syariat Islam, keistimewaan dan kekhususan Aceh, serta konektivitas pelayanan publik.
Tema kedua, “Upaya Memajukan Aceh,” membahas tentang pembangunan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat Aceh, termasuk pembangunan berkelanjutan, sains dan teknologi, kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak, serta dukungan untuk penyandang disabilitas dan kelompok minoritas.
Saat memasuki sesi digitalisasi, Prisca mengajukan pertanyaan mengenai strategi mempercepat akses digital di seluruh wilayah Aceh.
Calon Gubernur Aceh nomor urut 1, Bustami Hamzah, menyoroti kendala infrastruktur yang belum memadai.
“Internet sulit dijangkau karena infrastrukturnya belum tersedia. Selama ini, dana otonomi khusus belum difokuskan pada dunia pendidikan. Anggaran pendidikan selama 17 tahun terakhir mencapai Rp 13 triliun, tetapi akses internet saja masih bermasalah. Ini adalah salah satu hal yang harus kita fokuskan ke depan agar konektivitas dapat menjangkau seluruh wilayah Aceh,” ungkap Bustami.
Sementara itu, Calon Wakil Gubernur Aceh nomor urut 2, Fadhlullah, menilai pemerintah pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sebenarnya telah menyediakan infrastruktur digital hingga ke pedalaman.
“Permasalahan di Aceh saat ini adalah lemahnya hubungan antara pemerintah Aceh dengan pusat,” ujarnya.
Berdasarkan pengalamannya di Komisi 1 DPR RI, Fadhlullah mengklaim akan memperbaiki komunikasi ini untuk memperkuat koordinasi di masa depan.
“Mungkin inilah yang tidak dimiliki paslon nomor 1, yakni koneksi dan komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat,” tambahnya.(Mis)