Jeumpa Media | Banda Aceh – Aliansi Mahasiswa Peduli Agraria (AMPA) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, Jumat (04/10/2024) pukul 16.00 WIB.
Aksi ini diperkirakan akan diikuti oleh ratusan peserta yang mayoritas merupakan mahasiswa. Aksi dipimpin oleh Koordinator Lapangan (Korlap), Sdr. Zaini Siregar dengan penanggung jawab Sdr. Amru Hidayat.
Dalam aksi ini, para mahasiswa menyuarakan beberapa tuntutan utama terkait isu agraria, dalam memperingati Hari Tani Nasional ke-64 yang jatuh pada tahun ini.
Beberapa tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa ini adalah mendesak pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan para petani di Aceh, menyoroti perampasan lahan warga dan lahan adat yang semakin marak terjadi, menolak tambang ilegal yang kian merusak lahan pertanian, dan terakhir meminta agar lahan pertanian yang dirampas segera dikembalikan kepada petani.
Dalam pernyataannya, AMPA menekankan bahwa situasi petani semakin sulit, dengan banyak petani yang kehilangan akses terhadap lahan akibat aktivitas pertambangan ilegal dan penguasaan lahan oleh pihak-pihak tertentu.
“Kami, rakyat kecil, justru tidak memiliki tanah yang menjadi sumber penghidupan kami,” tegas salah satu anggota AMPA.
Zaini selaku Korlap aksi menambahkan bahwa 4 Oktober 2024 akan menjadi momen penting, di mana mahasiswa pertanian dari berbagai universitas, termasuk BEM Pertanian Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), akan menunjukkan solidaritas mereka terhadap para petani yang terus menghadapi tekanan akibat ketidakadilan agraria.
Pihak Polresta Banda Aceh telah mengambil langkah pengamanan untuk memastikan bahwa aksi ini berlangsung dengan aman dan tertib. Selain itu, pihak kepolisian juga akan melakukan pengawasan ketat di sejumlah titik sepanjang rute unjuk rasa.
Aksi ini diharapkan akan menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa masalah agraria dan kesejahteraan petani harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Mahasiswa sebagai elemen kritis masyarakat berharap tuntutan mereka bisa segera dipenuhi guna menciptakan keadilan bagi petani dan masyarakat adat yang terdampak (*Mis)