Jeumpa Media| Lhokseumawe -Sebanyak 23 perwakilan dari Asosiasi Tenaga Administrasi Sekolah (ATAS) Provinsi Aceh menjumpai Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk membahas insentif Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) yang belum dibayarkan.
Aisara Silma, SE., selaku Ketua ATAS Provinsi Aceh menyampaikan bahwa salah satu tujuan dari pertemuan tersebut adalah untuk membahas masalah intensif Tenaga Administrasi Sekolah (ATAS), Rabu (29/1/2025).
Menurut Aisara, sebelumnya, insentif pegawai jenjang menengah diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota. Namun ketika dialihkan dibawah pemerintah daerah, insentif para pegawai tidak terbayarkan.
Sedangkan di sisi lain, para staff yang berada di Cabdisdik Wilayah tetap mendaptkan insentif hinggan jutaan rupiah berdasarkan golongannya.
“Tenaga Administrasi Sekolah (TAS) yang sama-sama pegawai provinsi dengan pegawai di Cabang Dinas Pendidikan (Cabdisdik) Wilayah, namun kami tidak mendapatkan insentif,” ungkap Aisara.
Pengaduan ini telah terlebih dahulu disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Aceh.
“Kami bermohon kepada DPRA khususnya di Komisi VI untuk memperjuangkan kesejahteraan tenaga administrasi sekolah supaya dianggarkan, agar kami bisa juga menikmati jerih payah selama ini,” ujarnya.
Aisara juga menambahkan bahwa ia tidak keberatan meskipun biaya yang diberikan oleh eksekutif dan legislatif tidak insentif tidak sebesar yang diterima oleh staff Cadisdik Aceh.
Terkait pengaduan tersebut, Ketua Komisi VI DPR yang diwakili oleh Ihya Ulumuddin SP MH menyampaikan keseriusan mereka dalam menanggapi hal yang disampaikan oleh ATAS Provinsi Aceh.
“Saat ini anggaran tahun 2025 sudah diparipurnakan, kami akan mencoba memperjuangkan di anggaran perubahan seberapa yang bisa dianggarkan untuk tenaga adminisrasi sekolah,” ungkap Ihya.
Ihya berharap, kedepannya para pihak eksekutif dapat mengusulkan tenaga administrasi yang kemudian disahkan oleh pihak legislatif.
“Terima kasih atas aspirasi yang disampaikan oleh ATAS Provinsi Aceh dengan melakukan diskusi untuk mencari solusi, karena DPRA menerima semua aspirasi untuk diperjuangkan,” tutup Ihya.(*)