Jeumpa Media | Sumatera Barat – Video kunjungan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan ke lokasi banjir di Padang, Sumatera Barat, kembali memantik perdebatan tajam di media sosial.
Alih-alih menuai dukungan, unggahan yang menampilkan dirinya menyalami warga, membagikan bantuan, dan berkeliling di tengah genangan air itu justru dibanjiri kritik warganet.
Kolom komentar di akun Instagram Zulkifli Hasan dipenuhi ribuan respons negatif, sebagian besar mengarah pada isu lama terkait kebijakan kehutanan saat ia menjabat Menteri Kehutanan pada periode 2009–2014.
Beberapa komentar bahkan menuding banjir di Sumatera sebagai konsekuensi dari keputusan pelepasan kawasan hutan di era tersebut.
“Bapak tersangka utamanya, jangan pura-pura respect”, tulis salah satu pengguna Instagram di kolom komentar akun Zulhas, @zul.hasan.
Fenomena ini menempatkan video yang semestinya menjadi momen empati, justru berubah menjadi arena adu argumen tentang kerusakan lingkungan, kebijakan pemerintah, hingga rekam jejak masa lalu seorang pejabat publik.
Warganet juga kembali menyebarkan potongan video dokumenter tentang deforestasi di Sumatera yang mengaitkan isu tersebut dengan periode kepemimpinan Zulhas di Kementerian Kehutanan.
Di tengah derasnya kritik, Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan bahwa tudingan yang diarahkan kepada Zulhas bersifat tidak berdasar dan tidak didukung data.
PAN sebelumnya menyampaikan bahwa deforestasi pada periode Zulhas justru mengalami penurunan dibandingkan era sebelumnya.
Partai itu menilai narasi yang kembali muncul hanyalah pengulangan opini lama yang tidak disertai fakta lengkap.
Kendati demikian, pembelaan tersebut belum mampu menghentikan derasnya sentimen negatif.
Setiap kali terjadi bencana alam di Sumatera, isu mengenai kebijakan kehutanan di masa lalu kembali mencuat, membentuk pola berulang yang sulit diredam.
Pakar komunikasi publik menilai, polarisasi opini di media sosial cenderung meningkat ketika terjadi bencana. Dalam situasi krisis, perhatian publik tidak hanya tertuju pada tindakan pejabat, tetapi juga pada rekam jejak masa lalu yang dianggap relevan. Hal ini terjadi pada Zulhas, di mana memori digital warganet tampak sangat kuat dan sensitif terhadap isu lingkungan.
Di sisi lain, kondisi di lapangan memperlihatkan situasi yang jauh berbeda. Dalam video yang diunggah, warga terlihat menyambut kehadiran Zulhas dengan cukup baik, menerima bantuan, dan berbincang tanpa ketegangan.
Beberapa warga bahkan menyampaikan apresiasi atas respons cepat pemerintah pusat terhadap bencana tersebut. Namun dinamika positif itu tenggelam dalam derasnya kritik daring.
Banjir besar yang melanda Padang telah membuka ruang baru bagi isu lingkungan dan politik untuk berkembang beriringan. Sebagian masyarakat merasa bahwa kerusakan lingkungan di masa lalu masih membutuhkan penjelasan komprehensif, meski hingga kini belum ada lembaga resmi yang menyatakan adanya hubungan langsung antara kebijakan kehutanan era 2009–2014 dengan bencana banjir yang terjadi saat ini.
Reaksi publik di media sosial menegaskan bahwa memori kolektif warganet tidak mudah padam. Narasi tentang deforestasi, dampak kebijakan lingkungan, dan politisasi bencana terus bergerak dan saling bertabrakan di ruang digital.
Video kunjungan Zulhas yang dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian, justru memperlihatkan betapa kompleks dan sensitifnya isu lingkungan di mata publik.(*)