Jeumpa Media | Banda Aceh – Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA) Adakan Kongres Perempuan Aceh atau Duek Pakat Inong Aceh (DPIA) V digelar pada 29-31 Oktober 2024 di Asrama Haji Banda Aceh. Acara ini dibuka secara resmi oleh Penjabat Gubernur Aceh, Safrizal ZA, M.Si dengan tema mendorong peningkatan agensi dan partisipasi bermakna perempuan Aceh dalam kepemimpinan baru Aceh dan Indonesia, Selasa (29/10/ 2024).
Berbagai tokoh hadir yaitu Ketua TP PKK Aceh, pimpinan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), mantan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Aceh, serta sejumlah tokoh perempuan dan 17 simpul Balai Syura kab/kota di Aceh. Kemudian, turut hadir pula para pendiri Balai Syura.
Presidium Balai Syura, Amrina Habibi menyampaikan harapannya agar pemerintah Aceh dapat mendukung BSUIA dalam mengimplementasikan rekomendasi yang dihasilkan dari kongres ini serta memfasilitasi kebutuhan gedung bagi lembaga tersebut.
“Mengingat hingga saat ini Balai Syura belum memiliki gedung sendiri, kami berharap pemerintah dapat memberikan fasilitas tersebut,” ujar Amrina.
Adapun tujuan DPIA yaitu pertama, mengkonsolidasikan pandangan, pemikiran, dan aspirasi perempuan terkait pembangunan di Aceh yang melibatkan perempuan untuk lima tahun ke depan, berdasarkan refleksi atas situasi ekonomi, sosial, budaya, dan politik dalam lima tahun terakhir.
Kedua, mendorong terwujudnya pembangunan Aceh yang responsif gender dan inklusif sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan Aceh dalam bingkai keistimewaan Aceh.
Ketiga, memperkuat arah dan kebijakan Balai Syura sebagai rumah besar gerakan perempuan Aceh dalam mengawal rekomendasi dari DPIA V.
Kemudian yang keempat mendapatkan pertanggungjawaban dari Presidium periode berjalan dan memilih Presidium untuk periode 2024-2029.
Dukungan dari PJ Gubernur Aceh untuk Pemberdayaan Perempuan
Penjabat Gubernur Aceh, Safrizal, dalam sambutannya, menyatakan bahwa Kongres Duek Pakat Inong Aceh memiliki peran signifikan dalam menyuarakan aspirasi perempuan.
“Acara ini memberikan kesempatan bagi kandidat yang akan memimpin ke depan untuk menyuarakan isu pemberdayaan perempuan. Saya harap isu ini dapat diangkat dalam materi kampanye dan debat mereka, sehingga publik bisa mengetahui komitmen kandidat terhadap emansipasi dan partisipasi perempuan dalam pembangunan,” tutur Safrizal.
Safrizal juga menekankan pentingnya tidak hanya angka partisipasi perempuan, tetapi juga kualitas substansi yang disampaikan oleh perwakilan perempuan di sektor publik.
“Walaupun partisipasi perempuan belum mencapai angka 30% yang ideal, kualitas dan materi yang disampaikan mampu memperkuat representasi perempuan. Dengan hak pilih yang setara, saya berharap perempuan Aceh dapat menggunakan suaranya untuk memilih kandidat yang berkomitmen terhadap pemberdayaan perempuan dan membawa masa depan yang menjanjikan,” pungkasnya.
DPIA V diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi peningkatan partisipasi perempuan Aceh dalam kepemimpinan, sekaligus memperkuat kebijakan dan aspirasi mereka demi pembangunan Aceh yang lebih inklusif.(Mis)