Jeumpa Media | Banda Aceh – Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Aceh, M. Yusuf Pang Ucok, SH, menyesalkan lemahnya kinerja Pertamina yang dinilai gagal menjaga stabilitas pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Aceh.
Pang Ucok mengatakan kelangkaan BBM telah berulang kali terjadi di sejumlah daerah seperti Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen hingga Banda Aceh. Kondisi ini, menurutnya, sangat merugikan masyarakat dan melumpuhkan aktivitas ekonomi.
“Ekonomi Aceh macet akibat Pertamina sering gagal menjaga pasokan BBM di SPBU seluruh Aceh. Ini sama saja mematikan ekonomi rakyat,” tegas Pang Ucok dalam siaran persnya, Jumat (7/11/2025).
Ia menjelaskan, antrean panjang kendaraan di SPBU kini menjadi pemandangan umum setiap kali pasokan terganggu. Antrean bahkan kerap mengular hingga beberapa kilometer dan menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan utama.
“Ironisnya, antrean panjang itu sering terjadi saat waktu salat Magrib. Jalan menjadi macet total, suara klakson bersahutan, dan banyak warga tertunda menunaikan ibadah karena terjebak dalam antrean BBM,” ujarnya.
Menurutnya, kelangkaan BBM tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga berdampak besar terhadap ekonomi rakyat. Nelayan kesulitan melaut karena sulit mendapatkan solar, sopir angkutan umum menaikkan tarif, dan pedagang kecil menanggung lonjakan biaya operasional.
Pang Ucok menilai Pertamina telah gagal menjalankan tanggung jawabnya sebagai BUMN yang seharusnya menjamin ketersediaan energi secara adil dan merata di seluruh provinsi, termasuk Aceh. Karena itu, ia mendesak Gubernur Aceh agar segera menyurati Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan keberatan atas kondisi ini dan meminta perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Jika Pertamina terus merugikan Aceh, gubernur harus berani mengambil sikap. Boikot Pertamina dan jalin kerja sama dengan Petronas agar pasokan BBM Aceh terjamin, sehingga stabilitas ekonomi dan transportasi dapat dipulihkan,” kata Pang Ucok.
Sebagai langkah jangka panjang, ia juga mengusulkan agar Pemerintah Aceh membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus energi guna menjamin stabilitas pasokan BBM di masa mendatang.(*)