Jeumpa Media | Banda Aceh – Partai Golkar Aceh menggelar pelatihan Pendidikan Politik Perempuan dan Public Speaking bagi Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) di Hotel Rasamala, Banda Aceh, pada 28–30 November 2025.
Sebanyak 70 kader perempuan dari berbagai daerah di Aceh mengikuti kegiatan yang dirancang untuk memperkuat kapasitas perempuan dalam ruang politik.
Ketua DPD I Partai Golkar Aceh, TM Nurlif, saat membuka kegiatan menegaskan bahwa perempuan memiliki peran sentral dalam proses pengambilan keputusan partai. Ia menyebut Golkar sejak awal memberikan ruang setara bagi perempuan tanpa pembeda dalam struktur politik.
“Golkar tidak pernah membeda-bedakan. Tidak ada dikotomi antara perempuan dan laki-laki dalam politik. Perempuan punya tempat yang sama untuk memberi saran dan pendapat terkait keputusan politik, baik di daerah maupun nasional,” ujar Nurlif, Jumat (28/11/2025).
Nurlif menjelaskan bahwa pelatihan ini dirancang untuk membekali kader perempuan agar mampu berkomunikasi secara strategis, baik antar sesama kader, dengan masyarakat, maupun dengan pemerintah. Dalam kondisi politik yang terus berubah, kemampuan menyampaikan gagasan secara efektif disebutnya menjadi keterampilan yang wajib dimiliki.
Namun di balik agenda penguatan kapasitas perempuan tersebut, Partai Golkar Aceh juga dijadwalkan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) di Hotel Hermes Palace pada Minggu, 30 November 2025.
Rencana pelaksanaan musda ini menimbulkan penolakan dari sejumlah pihak, mengingat banyak wilayah di Aceh dan sebagian Sumatera masih berada dalam masa pemulihan akibat banjir besar, banjir bandang, dan longsor.
Baca juga : Mobilisasi Terputus, TIM SAR Meulaboh Terkendala Evakuasi Korban Banjir – Jeumpa Media
Salah satu suara keberatan datang dari Wakil Ketua Pemenangan Pemilu/Ketua Bappilu Partai Golkar Aceh, Teuku Raja Keumangan (TRK). Ia menilai pelaksanaan Musda ke-12 di tengah situasi darurat tidak mencerminkan kepekaan partai terhadap penderitaan masyarakat.
“Seharusnya musda tersebut tidak pantas dipaksakan dilaksanakan saat Aceh dalam situasi darurat bencana,” ujar TRK, yang juga menjabat Bupati Nagan Raya, melalui keterangan tertulisnya pada Jumat (28/11/2025).
TRK menilai bahwa pengambilan keputusan politik di masa krisis tidak bisa dipisahkan dari aspek moral dan empati terhadap warga yang terdampak. Ia menegaskan bahwa ribuan warga kini tengah mengungsi, rumah-rumah terendam, dan akses antarwilayah terputus.
TRK menekankan bahwa Golkar sebagai salah satu partai besar di Aceh harus menunjukkan tanggung jawab moral dengan menyesuaikan agenda politiknya terhadap kondisi masyarakat. Ia mengingatkan agar partai tidak terjebak pada jadwal organisasi semata.
Ia menutup pernyataannya dengan menyerukan agar seluruh energi partai diarahkan untuk mendampingi warga yang terdampak bencana, bukan terpecah dalam perebutan kursi ketua partai.
“Aceh sedang darurat. Ini bukan waktu yang tepat untuk bermusda. Ini waktu untuk hadir di lapangan, membantu masyarakat, mengerahkan tenaga, pikiran, dan sumber daya kita bagi korban banjir. Golkar Aceh harus berada di garda terdepan, bukan malah sibuk dengan agenda internal,” pungkasnya. * (and)