Jeumpa.com | Banda Aceh – Di beberapa kota di Aceh, seperti juga di belahan bumi lainnya, harga beras melambung tinggi. Harga saat ini bahkan disebut tertinggi selama Presiden Jokowi menjabat. Di Aceh Tengah, kemarin dilaporkan bahwa harga beras premium mencapai Rp 18.000 per kilogram. Harga demikian amat mahal untuk kualitas beras premium kita yang sebenarnya ‘biasa-biasa’ saja jika dibandingkan dengan beras luar negeri selama ini.
Kenaikan harga beras berdampak besar pada komoditas lainnya, seperti harga cabai dan bawang yang terus menanjak, terlebih menjelang bulan Ramadhan.
Dilansir dari Serambi, harga yang tak terkendali ini menyiratkan satu hal: Pemerintah tak mampu mengendalikan, padahal punya berbagai instrumen.
Presiden RI Joko Widodo menyalahkan ‘iklim’, yang membuat harga beras melonjak. “Harga beras di seluruh negara, di dunia itu sekarang naik, tidak hanya di Indonesia saja, di semua negara harganya naik. Kenapa naik? Karena ada yang namanya perubahan iklim, perubahan cuaca sehingga banyak yang gagal panen,” kata Presiden Jokowi saat menyerahkan bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Tangerang Selatan, Banten, Senin lalu.
Sebelumnya Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh oleh kecenderungan panic buying, terutama dalam pembelian secara berlebihan akibat meroketnya harga beras.
Arief menyebut per 19 Februari, stok beras secara nasional yang dikelola oleh Bulog total ada 1,4 juta ton. Penyerapan beras yang bersumber dari petani dalam negeri di tahun ini realisasinya sudah menyentuh angka 107 ribu ton.
Sementara itu untuk stok Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPP) hingga minggu kedua Februari, total secara keseluruhan terdapat 7,5 ribu ton. Dia menekankan, pada Maret diproyeksikan akan terjadi panen beras sebanyak 3,5 juta ton.
Dia menjelaskan, harga beras dipengaruhi oleh harga gabah. Jika harga gabah naik, harga beras pun akan mengikuti. Selain itu, dia juga mengungkapkan bahwa dalam delapan bulan terakhir, produksi beras di Indonesia mengalami defisit jika dibandingkan dengan konsumsi. Terlepas dengan berbagai argumen yang disampaikan, pemerintah jelas terlihat tak mampu mengendalikan harga-harga komoditas pangan. Paling tidak untuk beras pemerintah gagal mengurusnya.(YM)