Jeumpa Media | Banda Aceh – Pemerintah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana banjir dan longsor di Aceh. Rakor berlangsung di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Jumat (19/12/2025).
Rapat melibatkan lintas kementerian dan lembaga pemerintah pusat, di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, Bappenas, serta Kementerian Ekonomi Kreatif.
Dari Pemerintah Aceh, rakor dihadiri Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir, para asisten Sekda, kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA), staf ahli dan staf khusus Gubernur, serta unsur Forkopimda yang meliputi TNI, Polri, dan Basarnas. Sejumlah pejabat kementerian mengikuti rapat secara daring, termasuk Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Rakor dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah Kemenko Infrastruktur Nazib Faisal bersama Sekda Aceh M. Nasir. Empat agenda utama dibahas, yakni pelaksanaan tanggap darurat tahap II hingga 25 Desember 2025, rencana rehabilitasi dan rekonstruksi, mitigasi risiko bencana, serta kebutuhan dan skema pendanaan.
Sekda Aceh M. Nasir menjelaskan bahwa banjir dan longsor menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur, seperti jalan, jembatan, jaringan air bersih, dan fasilitas umum, serta berdampak pada aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Ia menegaskan penanganan bencana dilakukan melalui sistem enam klaster sejak Tanggap Darurat Tahap I hingga Tahap II untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan optimal.
“Melalui rapat ini kami berharap dapat dirumuskan langkah-langkah konkret yang segera dilaksanakan di lapangan agar pemulihan pascabencana berjalan cepat, tepat, dan berkelanjutan,” ujar M. Nasir.
Sementara itu, AHY menyampaikan pemerintah pusat hadir sejak fase tanggap darurat, termasuk saat sejumlah wilayah masih terisolasi akibat terputusnya akses darat. Dalam kondisi tersebut, bantuan dikirim melalui jalur udara sambil mendorong percepatan pembukaan akses darat.
“Alat berat harus segera menembus titik-titik jalan yang terputus agar distribusi logistik kembali lancar,” kata AHY.
Ia menegaskan Kementerian PUPR akan terus didorong untuk mempercepat pembukaan jalan, pemulihan infrastruktur dasar, penyediaan air bersih, serta pembangunan kembali rumah warga, termasuk relokasi ke kawasan yang lebih aman dari risiko bencana.
Dalam rakor tersebut, AHY juga menyampaikan empat arahan utama, yakni sinkronisasi dan validasi data kerusakan antara pusat dan daerah, pendampingan kementerian/lembaga dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), penyusunan roadmap rehab-rekon yang komprehensif dan realistis, serta monitoring dan evaluasi yang terbuka dan berkelanjutan.
Sejumlah kementerian turut menyampaikan masukan dan komitmen dukungan untuk mempercepat pemulihan Aceh pascabencana. (*)