Jeumpa Media | Banda Aceh – Dialog kebijakan dengan tema “Merancang Agenda Pemajuan dan Perlindungan Hak-Hak Kelompok Marginal di Provinsi Aceh” diadakan oleh Setara Institute di Hotel The Pade pada Rabu, (29/5/2024).
Kegiatan tersebut menghadirkan empat narasumber mulai dari Prof Dr. Darni M. Daud M.A, H. Muzakir Manaf, Muhammad Nasir Djamil, S.Ag, M.Si dan Muhammad Nazar, S.Ag. Selain narasumber kegiatan ini turut serta dihadiri oleh penanggap Ir. Samsidar dan Dra. Hj. Naimah Hasan, MA.
Dalam pemaparan materinya Prof Darni menyampaikan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin harus mempunyai 3H.
“Seorang pemimpin menurut saya harus punya 3H, H pertama adalah head untuk berpikir, lalu ada hand untuk memihak kepada kaum marginal dan H terakhir adalah heart atau hati berguna sebagai komitmen untuk memihak kepada kaum marginal” ujar Prof Darni.
Selain menyampaikan visi dan misinya dalam memajukan dan melindungi hak-hak marginal di Aceh, Prof Darni juga menggapai beberapa pertanyaan yang diajukan oleh audien.
Menyikapi pertanyaan dari Baron, pengurus gereja hati Kudus terkait toleransi di Aceh, Prof Darni menyatakan sangat konsen dengan hal tersebut.
“Saya akan mengajak semua dengan tokoh agama untuk berdiskusi. Pemimpin yang punya hand tadi harus melindungi kenyamanan dalam kehidupan rakyatnya” ujar mantan Rektor USK tersebut.
Selain itu audien lain yaitu Riris menyatakan bahwa Aceh merupakan provinsi termiskin di Sumatra, menanggapi hal tersebut Prof Darni menyatakan itu adalah fakta
“Itu fakta, kita harus bangun kerjasama ditengah dana otsus yang akan berkurang, alam kita memungkinkan untuk bekerjasama, tapi harus dilakukan dengan baik untuk ekonomi yang lebih baik” ujar Darni.
Untuk kasus HAM, Prof Darni juga menyatakan bahwa keterlibatan ulama penting dalam hal tersebut
“Kasus HAM, untuk kasus ini keterlibatan ulama harus kita ikutsertakan, selain itu keterlibatan pemimpin juga sangat diperlukan” jelas Prof Darni.
Dilain sisi Ir Samsidar selaku penanggap membeberkan beberapa data dari BPS Aceh terkait pengangguran hingga ketimpangan gender di Aceh.
“Saat ini di Aceh angka penganggurannya terbilang tinggi yaitu 5,56%, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemimpin kedepan. Selain itu ketimpangan gender di Aceh juga terbilang tinggi yaitu 0,489 dengan indeks ketimpangan tertinggi di Pidie Jaya” ujar Samsidar. (AP)