Jeumpa Media | Kuala Lumpur – Pemerintah Thailand dan Kamboja menyepakati peran Malaysia sebagai mediator dalam upaya penyelesaian konflik perbatasan yang telah menelan lebih dari 30 korban jiwa dan memaksa lebih dari 200.000 warga mengungsi. Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, pada Minggu (27/7/2025).
Kesepakatan ini tercapai menyusul eskalasi bentrokan bersenjata yang berlangsung selama empat hari terakhir, menjadi yang terburuk dalam lebih dari satu dekade antara dua negara bertetangga di Asia Tenggara tersebut. Keduanya saling menuduh melakukan serangan artileri di wilayah sengketa perbatasan.
Dalam pernyataan kepada kantor berita negara Bernama, Mohamad Hasan mengungkapkan bahwa Perdana Menteri Kamboja Hun Manet dan Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai dijadwalkan tiba di Malaysia pada Senin malam untuk melanjutkan proses mediasi.
“
Mereka memiliki kepercayaan penuh pada Malaysia dan meminta saya untuk menjadi mediator,” ujar Mohamad, dilansir dari Sindo News.
Ia menambahkan, ketiga negara sepakat untuk tidak melibatkan pihak lain dalam mediasi ini, meskipun perhatian internasional terhadap konflik terus meningkat.
Sebelumnya, pada Jumat, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim—yang saat ini menjabat sebagai Ketua Forum ASEAN—telah mengusulkan gencatan senjata. Usulan tersebut mendapat dukungan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang pada Sabtu menyatakan bahwa kedua pemimpin telah menyetujui untuk mengejar perdamaian.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio turut melakukan komunikasi dengan Menlu Kamboja Prak Sokhonn dan Menlu Thailand Maris Sangiampongsa pada Minggu. Dalam pernyataan resmi, Departemen Luar Negeri AS menyebut bahwa Washington siap memfasilitasi diskusi lanjutan guna mendukung stabilitas dan perdamaian di kawasan.
Korban jiwa akibat konflik ini dilaporkan mencapai lebih dari 30 orang, termasuk 13 warga sipil di Thailand dan delapan di Kamboja. Ribuan lainnya mengalami luka-luka, sementara evakuasi massal dilakukan di wilayah perbatasan kedua negara.
Pemerintah Malaysia berharap pertemuan mediasi yang akan digelar dalam waktu dekat dapat menghasilkan kesepakatan damai yang berkelanjutan, serta membuka jalan bagi normalisasi hubungan kedua negara.