Jeumpa Media | Aceh Tamiang – Wali Nanggroe Aceh, Paduka Yang Mulia Tgk Malik Mahmud Al-Haythar, menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh bantuan kemanusiaan bagi korban bencana di Aceh dapat masuk dan tersalurkan tanpa hambatan. Ia menekankan bahwa upaya pemulihan pascabencana tidak boleh hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi harus berjalan seiring dengan pemulihan lingkungan, khususnya perlindungan hutan dan satwa liar.
Pernyataan tersebut disampaikan Wali Nanggroe saat penyerahan bantuan kemanusiaan seberat 15 ton kepada masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Aceh Tamiang. Penyerahan bantuan diterima langsung oleh Bupati Aceh Tamiang serta Ketua DPRK Aceh Tamiang, disaksikan Wakil Gubernur Aceh.berlangsung di halaman Kantor Bupati Aceh Tamiang, Minggu (21/12/2025).
Kepala Bagian Kerja Sama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris, menjelaskan bahwa bantuan logistik tersebut merupakan hasil penggalangan dari berbagai pihak, di antaranya Sekretariat Wali Nanggroe, Majelis Syura Wali Nanggroe, komunitas Hakka Aceh, serta pimpinan Rumah Sakit Putri Bidadari, dengan total mencapai 15 ton.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Staf Khusus Wali Nanggroe, Dr Muhammad Raviq, serta Khatibul Wali, Abdullah Hasbullah, yang ikut mendampingi penyerahan bantuan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Wali Nanggroe mengajak masyarakat Aceh untuk tetap tabah dan bersatu menghadapi bencana. Ia menegaskan akan terus berupaya membuka jalan agar bantuan dari berbagai pihak, termasuk dari luar negeri, dapat segera masuk ke Aceh.
“Dengan musibah ini, kita harus sabar dan kuat. Aceh harus dibangun oleh kita sendiri. Saya tidak akan tinggal diam. Banyak pihak yang ingin membantu, dan saya akan terus mencari jalan agar bantuan tersebut dapat masuk,” tegasnya.
Wali Nanggroe juga menyoroti bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh sebagai peringatan serius terhadap kondisi lingkungan. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai “tsunami kedua bagi Aceh”, yang dipicu oleh kerusakan hutan dan lemahnya tata kelola lingkungan.
“Jika tsunami pertama datang dari laut tanpa membawa material, maka tsunami kedua datang dari daratan, membawa kayu dan material lainnya. Ini menjadi pelajaran besar bagi kita semua agar hutan tidak terus ditebang dan penanaman sawit tidak dilakukan secara berlebihan,” ujarnya.
Menurutnya, hutan Aceh memiliki peran strategis bukan hanya bagi masyarakat lokal, tetapi juga sebagai penyangga iklim, kehidupan, dan keanekaragaman hayati untuk generasi mendatang.
Dalam konteks pemulihan pascabencana, Wali Nanggroe menegaskan bahwa pembangunan Aceh harus mengedepankan pendekatan ekologis yang berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya rehabilitasi hutan di wilayah hulu dan daerah aliran sungai (DAS), perlindungan hukum yang kuat terhadap hutan alam yang tersisa, pemulihan koridor satwa liar, perlindungan spesies endemik dan terancam punah, serta penegakan hukum lingkungan yang konsisten dan transparan.
“Aceh bisa maju tanpa harus menghancurkan hutannya. Investasi hijau dan pembangunan berkelanjutan adalah masa depan Aceh,” katanya.
Wali Nanggroe juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan mendukung Pemerintah Aceh dalam menghadapi dampak bencana, baik dari sisi kemanusiaan maupun lingkungan.
“Kita harus berdiri bersama, saling membantu dan saling mendoakan agar para pemimpin kita diberi kekuatan untuk membawa Aceh keluar dari ujian ini,” ujarnya.
Selain itu, Wali Nanggroe menegaskan akan mengawal komitmen Pemerintah Pusat dalam pemulihan pascabencana, termasuk janji Presiden Republik Indonesia untuk membangun kembali rumah warga, infrastruktur jalan, serta fasilitas umum yang rusak. Ia menekankan bahwa seluruh proses rekonstruksi harus dilakukan secara tangguh bencana, ramah lingkungan, dan berpihak pada masa depan Aceh.(*)