Jeumpa Media | Jakarta- Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi alarm serius.Ketika tim di lapangan masih berjibaku menghadapi kebakaran di sejumlah wilayah Kalimantan, titik panas dan kepulan asap justru terus menjadi ancaman. Api yang sempat dipadamkan bahkan dilaporkan kembali muncul, membuat upaya penanganan semakin berat.
Belum selesai persoalan karhutla di Kalimantan, kebakaran kini melanda kawasan Taman Nasional Way Kambas, Lampung Timur, Lampung.
Kawasan yang menjadi salah satu habitat penting perlindungan gajah Sumatera itu terbakar sejak Jumat (21/8/2026) siang.
Video yang beredar di media sosial memperlihatkan kobaran api menjalar di kawasan hutan yang mengering akibat musim kemarau.
Kepala Balai Taman Nasional Way Kambas, MHD Zaidi, membenarkan kejadian tersebut. Hingga Sabtu (22/8/2026), tim gabungan masih berupaya menjinakkan api.
“Benar, terjadi kebakaran sejak kemarin siang, saat ini tim gabungan baik dari balai dibantu TNI-Polri serta relawan masih melakukan upaya pemadaman,” ujar Zaidi.
Namun, proses pemadaman bukan perkara mudah. Selain luasan area yang masih dalam pendataan, petugas menghadapi persoalan akses menuju lokasi kebakaran yang sulit dilalui kendaraan.
“Masih dalam proses pendataan. Ada beberapa kendala memang di antaranya akses yang sulit dilalui oleh kendaraan,” katanya.
Ancaman tersebut menjadi semakin mengkhawatirkan karena Way Kambas sebelumnya juga pernah dilanda kebakaran. Pada Januari 2026, lebih dari 2.600 hektare kawasan hutan dilaporkan terbakar.
Dengan kondisi kemarau yang masih berlangsung, potensi meluasnya kebakaran kembali menjadi perhatian.
Asap Mulai Ganggu Penerbangan di Nabire
Masalah karhutla juga merembet ke wilayah lain. Di Nabire, Papua Tengah, kabut asap tebal mulai mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan berdampak terhadap penerbangan, pada Sabtu (22/8/2026).
penerbangan rute Nabire–Makassar dan Mimika–Nabire terdampak akibat kondisi asap yang berkaitan dengan meningkatnya kebakaran lahan.
Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III Nabire, Husein, menyebut wilayah tersebut tengah menghadapi ancaman kekeringan yang cukup parah. Kondisi tersebut diperburuk oleh fenomena El Niño kategori sangat kuat yang turut memengaruhi kondisi iklim di Nabire.
Namun, rangkaian kebakaran yang terjadi di berbagai daerah kembali memunculkan pertanyaan besar: sejauh mana bencana ini murni dipicu kondisi alam, dan seberapa besar campur tangan manusia?
Pertanyaan tersebut semakin relevan karena aparat penegak hukum telah menyelidiki dugaan keterlibatan manusia dalam sejumlah kasus karhutla di Kalimantan.
Polisi Kantongi Nama Terduga Pelaku
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahkan menyatakan pihak kepolisian telah mengantongi sejumlah nama yang diduga terlibat dalam kasus karhutla di Kalimantan.
Menurut Listyo Sigit, beberapa orang telah diamankan dalam proses penanganan perkara tersebut.
“Ini beberapa nama sudah kita amankan,” kata Listyo Sigit kepada wartawan usai meresmikan Gedung DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani (KSPSI AGN) Jawa Timur di Surabaya, Jumat (21/8/2026).
Pernyataan tersebut memperkuat dugaan bahwa sebagian kebakaran tidak semata-mata berkaitan dengan faktor cuaca dan kekeringan. Namun, keterkaitan setiap kasus dengan pembukaan lahan, termasuk untuk kepentingan perkebunan, tetap harus dibuktikan melalui penyelidikan.
Menteri Kehutanan Disorot
Di tengah meluasnya karhutla, sorotan politik juga mengarah kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T Danaparamita, menilai pemerintah perlu mengevaluasi serius penanganan karhutla di Kalimantan. Ia bahkan meminta Raja Juli Antoni menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan langsung kondisi dan evaluasi penanganan kebakaran.
Sonny meminta Menteri Kehutanan bersikap terbuka dan bertanggung jawab atas situasi yang terjadi.
Sorotan terhadap Raja Juli Antoni bukan kali pertama muncul. Sebelumnya, ia juga pernah mendapat desakan untuk mundur setelah bencana banjir melanda sejumlah wilayah Sumatera pada akhir 2025.
Saat itu, kritik muncul karena Menteri Kehutanan dinilai tidak mampu menangani persoalan kehutanan yang berkaitan dengan bencana tersebut.
Kini, persoalan berbeda kembali menghadangnya.
Kebakaran hutan dan lahan terus menjadi ancaman, asap mulai mengganggu aktivitas masyarakat dan penerbangan, sementara aparat masih memburu pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi.
Rangkaian peristiwa ini akhirnya kembali menempatkan pemerintah pada satu pertanyaan besar: apakah karhutla hanya persoalan musim dan El Niño, atau ada kelalaian serta ulah manusia yang membuat api terus berulang?
Jawabannya kini berada pada hasil penyelidikan aparat, sekaligus pada seberapa serius pemerintah memastikan hutan Indonesia tidak terus menjadi korban setiap kali musim kemarau tiba.(*)