Jeumpa Media | Ketapang — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, semakin mengkhawatirkan. Tak hanya meluas ke sebagian besar wilayah kecamatan, bencana tersebut juga mulai menekan kondisi kesehatan masyarakat dan memicu persoalan air bersih.
Kualitas udara di Ketapang dilaporkan telah mencapai ISPU 300, atau masuk kategori sangat tidak sehat. Pada saat yang sama, Dinas Kesehatan mencatat sedikitnya 803 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Situasi tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Ketapang menaikkan status penanganan bencana dari siaga menjadi tanggap darurat kekeringan dan karhutla, mulai Rabu (2/9/2026).
Keputusan itu diambil dalam rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Bupati Ketapang dan diikuti unsur Forkopimda, camat, serta kepala desa se-Ketapang secara daring.
Bupati Ketapang Alexander Wilyo meminta perubahan status tersebut tidak berhenti sebagai keputusan administratif. Menurutnya, seluruh perangkat daerah hingga pemerintah desa harus langsung memusatkan sumber daya untuk menghadapi karhutla di wilayah masing-masing.
“Ini menjadi dasar kita untuk mengambil kebijakan yang lebih jauh, termasuk mengerahkan sumber daya yang ada untuk penanggulangan karhutla,” ujar Alex.
Kondisi di lapangan menunjukkan kebakaran telah menjangkau 15 dari 20 kecamatan di Ketapang. Persoalan terbesar saat ini bukan hanya keterbatasan personel, tetapi juga peralatan dan sumber air untuk menjangkau lokasi kebakaran.
Pemkab Ketapang pun meminta pemerintah pusat memperkuat operasi water bombing, terutama di kawasan pedalaman dan lahan mineral yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
“Kita minta tambahan intensitas water bombing di Ketapang ditingkatkan. Ini sangat efektif di daerah pedalaman atau di tanah mineral,” katanya.
Menurut Alex, permintaan penambahan helikopter telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Pemkab juga berharap dukungan dari Pusat Penerbangan Angkatan Darat (Penerbad) di bawah Kodam XII/Tanjungpura.
Saat ini, dua helikopter bantuan BNPB telah berada di Bandara Rahadi Oesman Ketapang. Satu helikopter digunakan untuk operasi water bombing, sementara satu lainnya menjalankan fungsi survei.
Namun, operasi udara tersebut menghadapi persoalan lain: ketersediaan avtur.
Alex meminta Pertamina memberikan dukungan untuk memastikan pasokan bahan bakar pesawat tetap tersedia selama operasi penanggulangan karhutla.
“Kita butuh avtur. Ini kaitannya dengan Pertamina. Saya berharap Pertamina pusat juga memberikan perhatian di tengah kondisi saat ini. Bisa memberikan bantuan avtur,” ujarnya.
Ia menilai penambahan armada udara akan percuma apabila kebutuhan bahan bakarnya tidak dapat dipenuhi.
“Percuma juga nanti helikopter water bombing sudah ada, namun avturnya tidak tersedia,” tegas Alex.
Asap Makin Pekat, Warga Diminta Kurangi Aktivitas
Ancaman karhutla kini juga berimbas langsung terhadap masyarakat. Dengan kualitas udara yang mencapai ISPU 300, pemerintah meminta warga menggunakan masker saat berada di luar rumah dan mengurangi perjalanan ke wilayah yang diselimuti asap tebal.
Pemerintah daerah bahkan mempertimbangkan penutupan sementara akses Jalan Pelang jika kondisi asap semakin membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Kalau memang tidak memungkinkan lagi, tutup saja Jalan Pelang agar tidak ada korban dengan kondisi yang ada,” kata Alex.
Di tengah kondisi kering dan terbatasnya pasokan air di sejumlah wilayah, pemerintah juga mewaspadai munculnya persoalan kesehatan lain, termasuk penyakit yang berkaitan dengan buruknya sanitasi dan keterbatasan air bersih.
Alex meminta seluruh pihak bergotong royong membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air.
“Ini krisis air. Mari kita bersinergi dan gotong royong,” ujarnya.
Larangan Membakar Diperketat
Pemerintah kecamatan dan desa juga diminta memperketat pencegahan. Masyarakat diingatkan untuk tidak melakukan pembakaran dalam bentuk apa pun, termasuk membakar sampah.
“Tidak boleh membakar dalam bentuk apa pun dan tujuan apa pun. Tahan dulu. Bakar sampah pun jangan dulu,” tegas Alex.
Ia juga meminta seluruh OPD ikut menyampaikan pesan pencegahan melalui berbagai media, termasuk pemasangan baliho di wilayah masing-masing.
Tak hanya itu, Alex menyoroti camat dan kepala desa yang dinilai belum maksimal berada di lapangan ketika karhutla terjadi.
Ia meminta camat menjadi koordinator penanganan di wilayahnya dan aktif berkoordinasi dengan unsur Muspika serta perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.
“Saya dengar ada kades dan camat yang tidak aktif. Ada saat ada Pak Dandim, Bupati, Kapolres baru ada di lapangan. Harus aktif dalam situasi karhutla,” ujarnya.
Dengan ditetapkannya status tanggap darurat, Pemkab Ketapang berharap pengerahan personel, peralatan, dukungan pemerintah pusat dan provinsi, hingga penanganan dampak kesehatan serta krisis air dapat dilakukan lebih cepat.
Namun, dengan 15 kecamatan telah terdampak, kualitas udara masuk kategori sangat tidak sehat dan ratusan warga terserang ISPA, Ketapang kini berpacu dengan waktu untuk menghentikan karhutla sebelum dampaknya semakin luas.(*)