Jeumpa Media| Jakarta– Kesempatan memiliki rumah pertama bagi aparatur negara terus didorong melalui pembiayaan rumah subsidi. PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menggandeng Kementerian Agama RI, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta BP Tapera untuk memperluas akses KPR Sejahtera FLPP bagi pegawai Kementerian Agama yang memenuhi persyaratan.
Program tersebut dilakukan melalui sosialisasi kepada pegawai Kemenag sekaligus pengenalan skema pembiayaan rumah subsidi berbasis syariah.
Hingga akhir Juli 2026, BSI mencatat pencapaian 70 persen dari target penyaluran FLPP tahun 2026. Dari target tahunan sebanyak 3.283 unit, capaian tersebut menempatkan BSI sebagai bank dengan persentase pencapaian target penyaluran unit FLPP tertinggi secara nasional.
Kinerja tersebut melanjutkan penyaluran pembiayaan rumah subsidi yang telah dilakukan BSI dalam beberapa tahun terakhir.
Sejak merger pada 2021 hingga Juli 2026, BSI telah menyalurkan KPR FLPP untuk 25.465 unit rumah, dengan nilai pembiayaan mencapai sekitar Rp3,6 triliun.
Jika dihitung sejak 2012, total pembiayaan rumah subsidi BSI telah mencapai 67.686 unit, dengan nilai keseluruhan sekitar Rp8,9 triliun di berbagai wilayah Indonesia.
Direktur Retail Banking BSI, Kemas Erwan Husainy, mengatakan kebutuhan hunian bagi ASN dan pegawai Kementerian Agama menjadi salah satu fokus dalam pengembangan pembiayaan ritel BSI, Rabu (2/9/2026).
Menurutnya, tingginya minat pegawai Kemenag menunjukkan kebutuhan terhadap akses pembiayaan rumah yang terjangkau masih cukup besar.
“BSI hadir tidak hanya sebagai lembaga keuangan syariah, tetapi juga sebagai mitra tumbuh bersama dalam mewujudkan impian seluruh abdi negara memiliki hunian yang layak,” ujar Erwan.
BSI juga menghadirkan program Housing Tour Perumahan FLPP Bersama BSI. Melalui program tersebut, calon penerima pembiayaan dapat melihat langsung sejumlah proyek perumahan yang menjadi pilihan, di antaranya Puri Permata Ciseeng, Mahkota Estate Ciseeng, dan Permata Daru Tangerang.
Kegiatan kunjungan tersebut memberikan kesempatan kepada calon nasabah untuk melihat kondisi bangunan sekaligus memastikan aspek legalitas dan memahami skema pembiayaan sebelum mengambil keputusan.
BSI menyebut pengembangan pembiayaan rumah subsidi juga memiliki dampak lebih luas terhadap perekonomian. Penyaluran KPR dinilai dapat ikut menggerakkan sektor konstruksi, pengembang perumahan, serta berbagai aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pembangunan hunian.
Kemas mengatakan penguatan pembiayaan tersebut juga diarahkan untuk mendukung transformasi Danantara Indonesia melalui perluasan akses pembiayaan yang inklusif.
“Dengan landasan spiritual serta komitmen profesionalisme, BSI terus bertransformasi sejalan dengan visi Danantara Indonesia untuk memastikan setiap rupiah pembiayaan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan umat dan pertumbuhan ekonomi nasional,” tutup Kemas.