Jeumpa Media | Jakarta — Polemik mengenai sumber anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat setelah Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat alokasi lebih dari Rp232 triliun untuk pelaksanaan program tersebut pada 2027.
Kepala BGN Sudaryono memilih tidak menjawab secara langsung ketika ditanya apakah anggaran MBG tersebut berasal dari pos pendidikan dan kesehatan. Ia justru mengarahkan pertanyaan mengenai penempatan anggaran kepada Menteri Keuangan.
“Sebagaimana anggaran itu kami gunakan sesuai dengan rencana yang kami ajukan. Terkait posting anggarannya di mana, itu saya kira bukan ranah kami untuk ditanyakan. Saya kira mungkin lebih tepat tanyakan ke Pak Menteri Keuangan,” ujar Sudaryono seusai rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (3/9/2026) malam.
Menurut Sudaryono, BGN hanya bertugas menyusun kebutuhan anggaran, mengajukannya, kemudian menjalankan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah.
Dilansir dari Kompas.com, dalam pelaksanaan MBG 2027, BGN membagi penggunaan program ke dalam dua fungsi utama, yakni pendidikan dan kesehatan. Komponen pendidikan diarahkan untuk penerima manfaat dari kalangan anak sekolah, sedangkan fungsi kesehatan menyasar kelompok yang disebut 3B.
Sementara itu, anggaran untuk kebutuhan operasional BGN mencakup perjalanan dinas dan berbagai kegiatan pendukung lainnya.
Besarnya anggaran MBG tersebut menjadi sorotan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan anggaran MBG harus dipisahkan dari anggaran pendidikan melalui Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026.
MK memberikan batas waktu penerapan paling lambat pada 2028, meskipun dalam pertimbangannya penerapan pemisahan anggaran tersebut dinilai lebih baik dilakukan sejak 2027.
Anggaran BGN Capai Rp240,20 Triliun
Untuk 2027, BGN memperoleh pagu anggaran sebesar Rp240,20 triliun. Sebagian besar anggaran tersebut ditempatkan dalam Program Pemenuhan Gizi Nasional.
Program tersebut mendapatkan alokasi sekitar Rp232,88 triliun, dan hampir seluruhnya digunakan untuk MBG. Nilai anggaran MBG tercatat mencapai sekitar Rp232,50 triliun atau 99,84 persen dari anggaran Program Pemenuhan Gizi Nasional.
Di luar MBG, BGN mengalokasikan sekitar Rp373,3 miliar untuk kegiatan teknis non-MBG yang berkaitan dengan pemenuhan gizi.
Adapun sekitar Rp7,33 triliun dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen.
Dengan nilai MBG yang mencapai lebih dari Rp232 triliun, pertanyaan mengenai dari pos anggaran mana dana tersebut berasal dan bagaimana penempatannya dalam struktur APBN diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik, terlebih setelah adanya putusan MK yang mengatur pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan.(*)