Jeumpa Media | Jakarta — Peringatan Hari Sumpah Pemuda diwarnai aksi unjuk rasa di sejumlah kota besar di Indonesia pada Rabu (28/10/2026).
Ribuan mahasiswa, kelompok buruh, dan elemen masyarakat sipil turun ke jalan untuk menyampaikan berbagai tuntutan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ketimpangan ekonomi, hingga pemberantasan korupsi.
Di Jakarta, massa aksi berkumpul di sekitar Bundaran Hotel Indonesia (HI) serta sepanjang kawasan Sudirman–Thamrin. Demonstrasi yang digerakkan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama gerakan Indonesia Sadar itu mengusung lima tuntutan utama.
Mereka mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, menindak korporasi yang merusak lingkungan, memperbaiki tata kelola ekonomi untuk mengurangi ketimpangan, serta menghentikan pembatasan ruang sipil.
Selain itu, peserta aksi meminta biaya pendidikan diturunkan agar akses pendidikan lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Di luar Pulau Jawa, Makassar, Sulawesi Selatan, menjadi salah satu pusat demonstrasi dengan sekitar 33 titik aksi yang tersebar di berbagai wilayah kota. Mahasiswa bersama sejumlah organisasi masyarakat mendatangi objek-objek penting, di antaranya Kantor DPRD Sulawesi Selatan, Polda Sulsel, dan Kejaksaan Tinggi Sulsel.
Selain menyuarakan persoalan nasional, demonstran di Makassar turut menyoroti tingginya kriminalitas jalanan dan mendesak pengusutan dugaan korupsi dalam pengelolaan anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Makassar tahun anggaran 2025.
Aksi serupa berlangsung di Yogyakarta, Malang, dan Solo. Di Yogyakarta, massa memadati kawasan Malioboro dan sejumlah persimpangan di sekitar kampus. Mereka menggelar aksi teatrikal sebagai bentuk refleksi terhadap semangat Sumpah Pemuda yang dinilai perlu diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Sementara itu, ratusan mahasiswa di Malang dan Solo melakukan orasi di sejumlah jalan protokol. Mereka menuntut peningkatan kesejahteraan buruh serta pemerataan akses pendidikan.
Kehadiran massa di berbagai lokasi tersebut berdampak pada kelancaran lalu lintas di sejumlah ruas jalan utama. Meski demikian, laporan dalam narasi sumber menyebutkan bahwa demonstrasi secara umum berlangsung tertib dan damai tanpa bentrokan berarti. Aparat kepolisian tetap disiagakan untuk menjaga keamanan hingga malam hari.
Kapolri Minta Demonstran Sampaikan Aspirasi Secara Damai
Menanggapi aksi yang berlangsung di berbagai daerah, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan bahwa Polri berkomitmen mengawal kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.
Ia menginstruksikan personel di lapangan untuk mengutamakan pendekatan humanis dan dialogis, sekaligus melakukan langkah pencegahan guna menghindari gangguan keamanan.
“Kami melakukan upaya pengamanan di seluruh Indonesia dengan mengedepankan tindakan preventif dan preemptif. Kami berpesan kepada seluruh elemen massa agar menyampaikan aspirasi dengan tertib dan bertanggung jawab, serta jangan sampai melakukan tindakan anarkis yang merugikan kepentingan publik,” ujar Suyudi di Mabes Polri.
Pemerintah Tanggapi Kritik terhadap Program MBG dan KDMP
Di sisi lain, kritik terhadap alokasi anggaran negara untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) turut menjadi sorotan dalam gelombang demonstrasi tersebut.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nainggolan menyatakan bahwa kedua program itu dirancang untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian di tingkat akar rumput.
“Pemerintah sangat terbuka terhadap masukan dari elemen mahasiswa. Kami memastikan bahwa ekosistem program gizi nasional ini dikelola secara terbuka agar manfaat ekonominya berputar langsung di tingkat lokal, mulai dari UMKM, petani, hingga peternak daerah,” kata Syahganda.
Pemerintah juga menyatakan terbuka terhadap kritik masyarakat untuk memastikan pelaksanaan berbagai kebijakan berjalan transparan dan terhindar dari praktik korupsi.
Adapun tuntutan agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional mendapat tanggapan dari otoritas penanggulangan bencana. Pemerintah menyebut penanganan di lapangan terus diintensifkan melalui koordinasi lintas daerah.
Penentuan status kedaruratan, menurut keterangan tersebut, tetap mempertimbangkan parameter teknis dan luas wilayah terdampak.
Hingga Rabu malam, massa di sejumlah lokasi mulai membubarkan diri secara bertahap. Hujan deras yang mengguyur beberapa kota turut mewarnai berakhirnya aksi.
Meski demikian, personel gabungan TNI-Polri tetap bersiaga di sejumlah objek vital untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pergerakan massa lanjutan.(*)