Jeumpa Media | Copenhagen – Pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Eropa menyoroti lemahnya penanganan banjir oleh Pemerintah Indonesia dan menyebut respons yang diberikan masih lamban, terutama dalam penyaluran bantuan ke wilayah terdampak. Kritik tersebut disampaikan seiring dengan rencana penyaluran tambahan bantuan kemanusiaan dari komunitas internasional di Eropa untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Pimpinan GAM di Eropa Johan Makmur menyebutkan bahwa Uni Eropa telah mengalokasikan dana tambahan tanggap darurat sebesar 100.000 euro atau setara hampir Rp2 miliar. Bantuan tersebut merupakan tambahan dari dana sebelumnya yang telah disalurkan sebesar 200.000 euro sebagai bagian dari bantuan kemanusiaan regional.
Juru bicara GAM, Syukri Ibrahim, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima jawaban resmi dari Uni Eropa terkait kondisi banjir di Aceh. Menurutnya, respons tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius.
“Uni Eropa telah mengalokasikan tambahan dana bantuan kemanusiaan darurat yang diperuntukkan bagi hampir 600.000 warga terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” ujar Syukri Ibrahim dalam keterangan tertulisnya, Minggu (21/12/2025).
Ia menyebutkan, bantuan tersebut diberikan di tengah penilaian bahwa bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Kondisi tersebut, menurut GAM, berdampak pada terbatasnya akses bantuan internasional serta lambatnya mobilisasi sumber daya.
GAM di Eropa juga mengklaim bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah wilayah terdampak yang sulit dijangkau, terisolasi, serta mengalami kekurangan logistik dasar seperti makanan dan kebutuhan pokok lainnya.
“Hingga kini masih ada warga yang belum menerima bantuan secara memadai. Beberapa daerah dilaporkan terisolasi dan sulit diakses,” kata Syukri.
Dalam pernyataannya, GAM turut mengkritisi kinerja pemerintah dalam penanganan bencana, khususnya di Aceh. Mereka menilai lambannya birokrasi dan belum optimalnya langkah konkret di lapangan memperburuk kondisi masyarakat terdampak.
“Situasi ini kembali menegaskan lemahnya respons negara dalam melindungi masyarakat saat bencana, terutama di Aceh,” demikian pernyataan yang disampaikan melalui juru bicara GAM.
GAM meminta pemerintah segera mengambil langkah yang lebih konkret, transparan, dan bertanggung jawab dalam penanganan bencana banjir, termasuk memastikan distribusi bantuan berjalan merata dan menjangkau seluruh wilayah terdampak.(*)