Jeumpa Media | Bandung – Akrab disapa dengan sebutan Kang Dedi Mulyadi atau (KDM) Gubernur Jawa Barat ini berhasil menarik perhatian publik lantaran sejak dirinya menjabat berbagai kebijakan kontroversial terus muncuat.
Meskipun dinilai tegas, akan tetapi kebijakan nya menuai pro kontra di kalangan masyarakat. Berikut sederet kebijakan KDM yang telah dirangkum oleh Jeumpa Media pada Sabtu (3/5/2025).
1. Vasektomi sebagai Syarat Terima Bansos
Kebijakan ini yang memicu pro kontra dan kontroversial terkhusus nya masyarakat Jawa Barat dimana usulan tersebut menjadikan prosedur vasektomi sebagai salah satu syarat aga bisa mendapatkan bantuan sosial.
Dedi menilai bahwa program ini vasektomi ini merupakan bentuk tanggung jawab laki-laki untuk dapat mengendalikan kelahiran bahkan mengurangi angka kemiskinan.
Ia berpendapat jika banyak warganya yang mengalami kesulitan ekonomi justru malah memiliki banyak anak . Dedi juga menyebutkan insentif sebesar Rp 500 ribu bisa diterima untuk siapa saja warga nya yang bersedia melakukan vasektomi.
Dedi mengklaim berdasarkan pengalaman nya dimasa lalu bahwa program vasektomi ini ternyata berhasil menekan angka kelahiran dan efesiensi meningkatkan program sosial.
2. Siswa Nakal Dikirim ke Barak Militer
Sejak awal Mei, Dedi Mulyadi menerapkan kebijakan terbarunya yaitu mengharuskan siswa yang bermasalah agar menjalani pembinaan di barak militer.
Program menjadi upaya pendidikan karakter remaja dan dilakukan melalui kerja sama dengan TNI dan Polri.
“Saya mau buat program, anak-anak yang nakal, enggak mau sekolah, balapan motor terus, melawan orang tua, diserahkan ke pemerintah untuk dibina di kompleks militer dan kompleks polisi,” ungkap Dedi.
Terdapat sekitar 30 hingga 40 barak militer yang disiapkan guna menjadi penampungan untuk siswa yang terlibat kenakalan remaja seperti membolos sekolah, melakukan balapan liar, melawan terhadap orang tua dan kenakalan lainnya.
Peserta yang nantinya mengikuti program ini nantinya harus membuat kesepakatan antara pihak sekolah dan orang tua dengan masa pembinaan selama kurun waktu enam bulan.
3. Larangan Study Tour ke Luar Provinsi
Larangan agar sekolah tidak melakukan study tour hingga keluar provinsi juga ternyata memicu reaksi publik. Gubernur Jabar ini menilai jika kegiatan tersebut kerap menimbulkan beban finansial bagi orang tua siswa yang kurang mampu, selain itu kebijakan ini juga agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, bahkan ditakutkan dapat menjadi penyebab meningkatnya kasus pinjaman online (pinjol) bagi kalangan wali murid.
Bahkan sejak KDM pertama menjabat, iya dengan tegas melakukan pemecatan terhadap Kepala Sekolah SMAN 6 Depok karena melanggar surat edaran yang diterbitkan oleh Penjabat Gubernur Jabar, Bey Machmudin.
Dedi menegaskan jika sanksi serupa akan berlaku untuk sekolah lain yang tetap nekat melakukan study tour ke luar provinsi.
4. Penghapusan Wisuda TK-SMA
Kebijakan lain nya yang menuai sorotan publik yaitu dilarang nya melakukan acara wisuda di untuk TK hingga SMA, bahkan acara perpisahan di luar lingkungan sekolah.
Alasan utama yang menjadi larangan ini karena besarnya beban biaya yang ditanggung oleh wali murid.
Kebijakan ini pun menjadi pro kontra usai adanya perdebatan secara terbuka antara Dedi dan seorang pelajar perempuan bernama Aura Cinta.
Menurut Aura, adanya wisuda merupakan momen penting sebuah perjalanan pendidikan. Akan tetapi, Dedi menekankan jika kenangan pendidikan tidak semestinya bergantung pada seremoni semata, tetapi pada proses belajar yang telah dilalui.
Dedi juga sempat menyinggung tentang kondisi ekonomi keluarga siswa sebagai alasan dilarangnya wisuda. Gubernur Jawa Barat itu menilai jika dana wisuda lebih baik dialihkan untuk kebutuhan yang mendesak, seperti melakukan perbaikan tempat tinggal atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.(*)