Jeumpa Media | Aceh Barat Daya – Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Aceh Barat Daya (Abdya) Tahun 2024, ditemukan bahwa hampir setiap desa di 9 kecamatan di kabupaten tersebut terlibat dalam praktik pengelolaan keuangan yang salah, Selasa (23/7/2024).
Hal ini terungkap melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Abdya.
Kepala Inspektorat Abdya, Amiruddin Adi, menyatakan bahwa pada tahun ini pihaknya melakukan audit terhadap 48 desa dari total 152 desa yang ada di 9 kecamatan di Kabupaten Abdya.
“Untuk tahun ini, setiap tim audit melakukan audit terhadap 2 hingga 4 desa di setiap kecamatan,” jelas Amir.
Amiruddin menambahkan bahwa dari hasil audit yang dilakukan, hampir semua desa di 9 kecamatan tersebut masih belum maksimal dalam mengelola keuangan desa.
“Sangat disayangkan, jika kesalahan ini tidak segera dihentikan, maka akan berdampak buruk pada kelangsungan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa ke depannya,” ujarnya.
Padahal, Amir menyebutkan, setiap kali melakukan audit dana desa, para Inspektur Pembantu (Irban) dan auditor selalu mengingatkan aparatur desa, namun hingga saat ini belum semua aparatur menindaklanjuti peringatan tersebut.
“Setiap kali tim audit turun ke lapangan, kami selalu menyempatkan diri untuk mensosialisasikan tata cara pengelolaan anggaran yang benar. Kami juga siap untuk konsultasi dengan pihak desa jika memang diperlukan,” tambahnya.
Sebagai lembaga APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah), Amir mengajak semua pihak, mulai dari masyarakat, aparatur desa, pendamping desa, camat, DPMP4, hingga asisten pemerintahan untuk bekerja sama.
Ia menyebutkan bahwa semua pihak harus meningkatkan pengawasan pengelolaan dana desa dan aparatur desa harus mengikuti regulasi yang ada, mulai dari permendes, Permendagri, hingga Perbup tentang pengelolaan keuangan desa. (AP)