Jeumpa Media | Banda Aceh – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyalurkan bantuan senilai Rp2,8 miliar lebih untuk masyarakat Aceh yang terdampak bencana banjir bandang dan longsor.
Bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan korban bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah wilayah di Aceh.
Donasi diserahkan secara simbolis oleh Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Ir. H. Darliansjah, M.Si, dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, M. Nasir, di Posko Penanganan Bencana Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa (16/12/2025).
Turut hadir dalam rombongan Pemprov Kalteng antara lain Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Kalteng Said Salim, S.Kom, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD-PK Provinsi Kalteng Alpius Patanan, S.Hut, Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalteng Sri Mulya, SE, serta Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalteng Patitis A. Dewi, SE.
Adapun rincian bantuan yang disalurkan mencapai total Rp2.816.540.000, dengan komposisi sebagai berikut: bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp1 miliar, bantuan keuangan dari 13 kabupaten dan 1 kota se-Kalteng sebesar Rp1,3 miliar, bantuan berupa barang senilai Rp215 juta yang terdiri dari barang senilai Rp200 juta disalurkan melalui Polda Aceh dan barang senilai Rp15 juta (8 koli) melalui Baitulmal serta uang tunai Rp51.540.000 melalui Baitulmal.
Selain itu, Bank Kalteng juga memberikan bantuan sebesar Rp250 juta yang akan ditransfer ke rekening Baitulmal Aceh.
Dalam sambutannya, Sekda Aceh M. Nasir menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kepedulian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh jajaran Forkopimda. Menurutnya, bantuan tersebut sangat berarti bagi masyarakat Aceh yang saat ini masih dalam proses pemulihan pascabencana.
“Selama 16 hari terakhir, Pemerintah Aceh terus melakukan penanganan banjir dan longsor yang melanda 18 kabupaten/kota,” ujar M. Nasir.
Ia menjelaskan, wilayah dengan dampak terparah antara lain Kabupaten Aceh Tamiang. Selain itu, kondisi di Kabupaten Bireuen juga menjadi perhatian serius karena terdapat beberapa desa atau dusun yang dilaporkan hilang akibat bencana. Sementara itu, Kabupaten Pidie hingga kini masih berstatus siaga darurat.
“Konektivitas ini sangat krusial untuk memastikan pasokan logistik bisa masuk ke wilayah terdampak,” katanya.
Ia menegaskan, keberadaan jembatan darurat tersebut menjadi penentu kelangsungan distribusi pangan bagi masyarakat.
“Jika jembatan bailey tidak selesai hari itu, stok pangan di Bulog dipastikan habis dan masyarakat Aceh Tengah, Bener Meriah, serta Gayo Lues berpotensi mengalami kelaparan,” pungkas M. Nasir.
Bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini diharapkan dapat memperkuat solidaritas antardaerah sekaligus meringankan beban masyarakat Aceh dalam menghadapi masa pemulihan pascabencana.(*)