Jeumpa Media | Banda Aceh – Pemerintah Aceh menyatakan telah meminta keterlibatan lembaga internasional dalam penanganan bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Namun, Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengaku tidak mengetahui adanya surat permintaan yang ditujukan kepada UNICEF dan UNDP.
Pernyataan tersebut disampaikan Muzakir Manaf atau Mualem kepada wartawan usai penyerahan bantuan dari Menteri Sosial di halaman Kantor Gubernur Aceh, Selasa (16/12/2025).
“Saya tidak mengerti, karena bukan kita yang buat. LSM yang buat,” ujar Mualem.
Saat dikonfirmasi bahwa surat tersebut merupakan permintaan resmi Pemerintah Aceh, Mualem tetap menegaskan dirinya tidak mengetahui hal tersebut.
“Itu di luar kewenangan kita, saya tidak tahu,” katanya.
Mualem kembali menegaskan ketidaktahuannya saat diwawancarai ulang sebelum meninggalkan Kantor Gubernur Aceh. Ia menyebut surat tersebut tidak ditujukan langsung kepada PBB.
“Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa. Bukan ke PBB, tapi ke LSM yang ada di Aceh,” ucapnya.
Sementara itu, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan Pemerintah Aceh menyurati sejumlah lembaga yang beroperasi di Indonesia, bukan langsung kepada PBB. Namun, ia mengakui UNICEF dan UNDP termasuk lembaga yang menerima surat tersebut karena masih memiliki program di Aceh.
“Gubernur berharap lembaga-lembaga tersebut dapat membantu pemerintah pusat dalam penanganan bencana, dan itu adalah hal yang wajar,” ujar Muhammad MTA.
Diketahui, banjir dan longsor melanda 18 kabupaten dan kota di Aceh pada akhir November lalu. Pemerintah Aceh menyatakan permintaan keterlibatan lembaga internasional dilakukan untuk memperkuat upaya penanganan bencana di wilayah terdampak.(*)