Jeumpa Media | Banda Aceh – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Zainoel Abidin, Banda Aceh, Senin (6/10/2025).
Dalam peninjauan tersebut, rombongan DPR RI meninjau langsung fasilitas, layanan, serta kondisi pasien di rumah sakit rujukan utama di Aceh itu.
drg. Putih Sari, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI menyampaikan apresiasi terhadap pelayanan yang telah diberikan RSUD Dr. Zainoel Abidin.
Sejumlah pasien yang ditemui mengaku puas dengan pelayanan rumah sakit, baik terkait sistem rujukan, pendaftaran, perawatan, hingga ketersediaan obat-obatan melalui BPJS Kesehatan maupun Jaminan Kesehatan Aceh (JKA).
“Kami melihat secara langsung pelayanan di RSUD Dr. Zainoel Abidin, dan sebagian besar masyarakat merasa terpuaskan dengan layanan yang diberikan. Meski begitu, memang masih diperlukan peningkatan, terutama dari sisi peralatan medis dan sarana pendukung,” ujar Putih Sari.
Ia menilai, tingginya jumlah pasien yang datang dari berbagai daerah di Aceh menunjukkan perlunya pemerataan fasilitas kesehatan di tingkat kabupaten dan kota. Hal ini agar masyarakat tidak harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan layanan kesehatan lanjutan di Banda Aceh.
“Keluhan yang kami dengar lebih kepada kebutuhan pemerataan fasilitas kesehatan. RSUD Dr. Zainoel Abidin sebagai rumah sakit rujukan regional memang sudah baik, tetapi warga berharap layanan serupa juga dapat diakses lebih dekat di daerah mereka,” tambahnya.
Dari hasil kunjungan tersebut, Komisi IX DPR RI berkomitmen membawa temuan dan catatan ke dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan. Salah satu fokus utama ke depan adalah peningkatan fasilitas kesehatan di daerah, termasuk optimalisasi fungsi puskesmas dan rumah sakit rujukan kabupaten/kota.
Sementara itu, Plh. Direktur RSUD Dr. Zainoel Abidin, dr. Arifatul Khorida, menyambut baik kunjungan tersebut. Pihak manajemen menyampaikan bahwa kebutuhan layanan pasien terus meningkat dari waktu ke waktu, sehingga pengembangan fasilitas, alat kesehatan, dan gedung menjadi kebutuhan mendesak.
“Alhamdulillah, dari sisi SDM kami sudah memproduksi dokter-dokter spesialis. Namun dari sisi alat, gedung, dan fasilitas lain kami masih membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat agar dapat memenuhi kebutuhan layanan pasien yang semakin tinggi,” ujarnya.
Kunjungan kerja ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara DPR RI, Kementerian Kesehatan, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan fasilitas kesehatan di seluruh Aceh.(*)