Jeumpa.com | Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjadi salah satu dari pihak yang ikut memantau Pemilu 2024. Komnas HAM mendapatkan beberapa ketidaknetralan sejumlah aparat negara dalam menjalankan tugasnya. Mulai dari penjabat gubernur hingga ke tingkat kepala desa, (20/02/2024).
Dari hasil pemantauan tersebut, Komnas HAM akhirnya menemukan sebanyak 12 kepala desa di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, dan Provinsi Jawa Timur yang menyatakan dukungannya kepada salah satu peserta Pemilu.
Tidak hanya itu, terdapat temuan dari rapat koordinasi kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk pemenangan paslon tertentu. Bahkan di tingkat atas, tim Komnas HAM juga mendapatkan adanya arahan dari kepala daerah untuk memilih salah satu paslon.
“Adanya arahan Wali Kota Samarinda kepada jajarannya untuk memilih peserta Pemilu tertentu. Beredarnya video ajakan Pj. Gubernur Kalimantan Barat yang mengajak masyarakat untuk memilih Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang mendukung pembangunan IKN,” kata Saurlin P. Siagian, anggota Tim Pemantau Pemilu Komnas HAM, saat memaparkan temuannya, Rabu (21/2).
Di kutip dari Kumparan, bahwa ajakan Pj. Gubernur Kalimantan Barat tersebut disampaikan pada Peringatan HUT Pemprov Kalbar 24 Januari 2024 lalu.
Selain bentuk dukungan atau imbauan, Komnas HAM juga menemukan adanya politik uang yang dilakukan oleh beberapa Aparatur Sipil Negara atau ASN dan salah satunya terdapat di Kabupaten Cianjur.
“Seorang oknum ASN di Kabupaten Cianjur tertangkap tangan melakukan politik uang untuk pemenangan peserta Pemilu tertentu,” imbuh Saurlin.
Pelaksanaan pengamatan situasi penyelenggaraan Pemilu 2024 tersebut dilakukan Komnas HAM di 14 provinsi dan 50 kabupaten/kota pada tanggal 12-16 Februari 2024.
Pengamatan Komnas HAM berfokus pada pencakupan pemenuhan hak pilih kelompok marginal-rentan, netralitas aparatur negara, diskriminasi dan intimidasi, serta hak kesehatan dan hak hidup dari petugas Pemilu. (Rn)