Jeumpa Media | Banda Aceh – Flower Aceh bersama Konsorsium – PERMAMPU menggelar pertemuan perempuan pejabat publik tingkat provinsi atau perempuan birokrat (femokrat) guna memperkuat jaringan advokasi untuk mendukung upaya pemberdayaan dan pemenuhan hak perempuan dan anak serta memperkuat kepemimpinan dan partisipasi politik perempuan. Kegiatan diselenggarakan di Hotel Ayani, Senin (2/12/2024).
Narasumber diskusi, Amrina Habibi yang merupakan Kabid Pemenuhan Hak Anak (PHA) di DP3A Provinsi Aceh menyampaikan pengantar konseptual terkait advokasi isue penghapusan perkawinan usia anak (PPA) dan kekerasan terhadap perempuan (KtP).
Menurut Amrina, para peserta yang mengampu dinas diharapkan dapat memperbaiki kerangka perencanaan agar menggunakan indikator ketimpangan gender serta perkuat kepemimpinan perempuan.
“Jika perempuan mau maju, maka buatlah bargaining position, tunjukkan bahwa kita mampu bekerja di semua level bukan hanya kalangan perempuan saja, serta penting menggunakan kekuatan media untuk meningkatkan peran perempuan sebagai pemimpin” tegasnya.
Hadir dalam diskusi tersebut komisioner KKR Aceh, Sharli Maidelina menyampaikan sharing pengalaman praktik baik dalam advokasi KtP dan anak serta langkah konkret bagi perempuan pejabat publik untuk advokasi.
” Kekuatan jejaring dan sosial media itu sangat penting dalam proses advokasi kasus perempuan dan anak. Juga tidak kalah penting edukasi terhadap penegak hukum terkait beberapa regulasi seperti uu perlindungan anak. Karena seringkali upaya perlindungan menjadi terhambat karena ketidaktahuan mereka.
Dalam menyuarakan upaya pemenuhan hak perempuan dan anak juga penting kita memiliki data konkret baik korban dari masa lalu maupun masa kini. Sehingga kawan-kawan yang bekerja di isue perempuan dan anak, tidak mengabaikan bahwa kita punya kasus masa lalu yang juga belum selesai” terangnya.
Presidium Balai Syura Ureng Inong Aceh, Asmawati juga memberikan solusi atas beberapa persoalan melalui pendekatan pendidikan berbasis agama.
“Kurikulum muatan lokal sebaiknya diperbanyak khutbah yang memberikan masukan tentang peran ayah dalam keluarga dan pentingnya pendidikan anak karena ketahanan keluarga itu sangat berpengaruh terhadap maraknya kasus yang terjadi ,” usulnya.
Adapun fasilitator acara Suraiya Kamaruzzaman yang merefleksikan pengalaman femokrat juga menarik banyak kesimpulan serta masukan dari peserta sehingga diharapkan pengalaman baik dan masalah-masalah yang terungkap dapat diatasi bersama,
“Jadi kegiatan seperti ini penting untuk kita lanjutkan dan semoga masukan terkait langkah konkret yang telah kita bahas dapat kita jalankan” ujarnya.
Di akhir kegiatan, para femokrat mendapatkan kertas kebijakan berupa rekomendasi dari komunitas perempuan akar rumput dalam pemenuhan hak perempuan dan anak.
Beberapa rekomendasi juga ditujukan kepada KKR Aceh terkait perlunya sistem data terpadu korban konflik, master plan pemulihan korban, dibangunnya museum damai Aceh. Rekomendasi selanjutnya juga ditujukan ke perwakilan pemerintah lainnya terkait prioritas anggaran, peran dayah, pendidikan pra nikah serta isue iklim, lingkungan dan lainnya. (Mis)