Jeumpa Media | Jakarta- Masyarakat Indonesia kembali dibuat geleng-geleng kepala. Kali ini, sorotan tajam mengarah ke Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai semakin jauh dari sensitivitas publik dalam mengelola anggaran negara.
Belum reda polemik pembelian puluhan ribu motor listrik dengan harga nyaris Rp50 juta per unit, kini BGN kembali memicu kemarahan.
Lembaga ini diketahui menggelontorkan anggaran hingga Rp6,9 miliar hanya untuk pengadaan kaos kaki, sebuah keputusan yang bagi banyak pihak terasa sulit dicerna.
Lebih mencengangkan lagi, sebanyak 17.000 pasang kaos kaki dibeli dengan harga mencapai Rp100.000 per pasang berdasarkan e-katalog.
Di tengah tekanan ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat yang masih belum merata, angka tersebut terdengar bukan sekadar janggal, tetapi juga memancing tanda tanya besar.
Kontroversi ini semakin tajam karena terjadi bersamaan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sejak awal sudah menuai pro dan kontra.
Alih-alih menunjukkan empati dan kehati-hatian, BGN justru dinilai menghamburkan uang negara untuk pengadaan yang urgensinya dipertanyakan.
Sorotan juga belum lepas dari pengadaan motor listrik untuk Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang kini menjadi simbol keputusan anggaran yang dianggap tidak selaras dengan prioritas publik.
Bahkan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap fakta yang semakin memperkeruh situasi. Ia menyebut bahwa pengajuan anggaran untuk komputer dan motor listrik dari BGN sebelumnya sempat ditolak.
Namun ironisnya, kini justru terungkap bahwa puluhan ribu motor listrik tersebut telah disiapkan.
Pernyataan itu seolah membuka babak baru, di mana ada celah besar dalam pengawasan anggaran yang kini mulai dipertanyakan secara serius.
Purbaya Yudhi Sadewa pun menegaskan akan melakukan pengecekan ulang terhadap aliran dana yang diterima BGN, terutama setelah munculnya fakta pembelian besar-besaran tersebut.
Di mata publik, ini bukan lagi sekadar soal kaos kaki atau motor listrik. Ini tentang kepercayaan yang perlahan terkikis setiap kali anggaran negara digunakan tanpa kejelasan prioritas.(*)